2.078 IUP Akan Dicabut, 1.118 Diantaranya Sudah

- Redaksi

Senin, 25 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NEWSROOM.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2022 lalu mengumumkan akan mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, maupun tidak sesuai dengan peruntukan atau aturan.

Sampai dengan tanggal 24 April 2022, Satuan Tugas Penataan Pengunaan Lahan dan Penataan Investasi telah melakukan pencabutan terhadap 1.118 IUP dengan luas 2.707.443 Hektare (Ha).

1.118 total IUP yang telah dicabut antara lain meliputi Nikel 102 IUP, Bauksit 50 IUP, Batu Bara 271 IUP, Timah 237 IUP, Tembaga 14 IUP, Emas 59 IUP, Mineral lainnya 385 IUP.

Baca Juga :  TNI Perkuat Perbatasan Amankan Ekspor Ilegal Sesuai Arahan Presiden

Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pencabutan IUP tersebut melalui evaluasi yakni, Perusahaan dinyatakan pailit, masa berlaku izin sudah habis, tidak mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) (per bulan Juni 2021) meski sudah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin lengkap namun tidak direalisasikan, pemilik tidak jelas, izin hanya digunakan sebagai jaminan.

Baca Juga :  Indonesia Harus Jadi Produsen Energi Hijau

“IUP hanya digunakan sebagai penjamin di bank dan tidak direalisasikan, tidak jelas siapa pemilikinya, IPPKH sudah ada tapi tidak mengajukan RKAB, tidak ada pekerjaan di lapangan, dan lainnya,” ucap Bahlil saat menyampaikan keterangan Pers Menteri Investasi Perkembangan Proses Pencabutan IUP pada Senin, 25 April 2022.

Perusahaan yang merasa keberatan atas pencabutan tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Menteri Investasi/ Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengengalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kemudian akan dikirimkan surat rapat klarifikasi SK pencabutan IUP kepada pelaku usaha. Setelah mendapatkan surat, pelaku usaha diminta untuk menyiapkan dokumen pendukung, bukti pemenuhan kewajiban, maupun justifikasi terkait kegiatan usaha atas IUP yang telah dicabut

Baca Juga :  Dugaan Korupsi di PT Timah Tbk: Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Lima Saksi dalam Kasus Penyimpangan Perdagangan Timah 2015-2022

“Ada 227 perusahaan menyatakan keberatan atas pencabutan IUP, 160 diantaranya telah diundang untuk melakukan klarifikasi, yang hadir sebanyak 144 perusahaan,” jelasnya. (LBY)

Berita Terkait

Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK Dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah Sebagai Regulator
Warga dan Tokoh Gunung Kidul Nilai Badko HMI dan Pihak Lainnya Numpang Viral Kritik Pembangunan Resort Gunung Kidul
KPK Tetapkan M Suryo Tersangka Korupsi DJKA
Annalisee Big Data Menghadirkan Sistem Pendeksi Buzzer untuk Tahun Pemilu kepada Mahasiswa dan Tiga Perwakilan Capres
Dugaan Korupsi di PT Timah Tbk: Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Lima Saksi dalam Kasus Penyimpangan Perdagangan Timah 2015-2022
Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi
KPK Beberkan Aliran Uang Panas untuk Pengusaha M Suryo dari Proyek Jalur Kereta
Dua Kader BMI Babel Dilatih Jadi Juru Kampanye Tingkat Nasional

Berita Terkait

Senin, 19 Februari 2024 - 22:16 WIB

Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK Dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah Sebagai Regulator

Sabtu, 30 Desember 2023 - 12:25 WIB

Warga dan Tokoh Gunung Kidul Nilai Badko HMI dan Pihak Lainnya Numpang Viral Kritik Pembangunan Resort Gunung Kidul

Sabtu, 25 November 2023 - 00:43 WIB

KPK Tetapkan M Suryo Tersangka Korupsi DJKA

Jumat, 10 November 2023 - 16:48 WIB

Annalisee Big Data Menghadirkan Sistem Pendeksi Buzzer untuk Tahun Pemilu kepada Mahasiswa dan Tiga Perwakilan Capres

Senin, 6 November 2023 - 22:03 WIB

Dugaan Korupsi di PT Timah Tbk: Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Lima Saksi dalam Kasus Penyimpangan Perdagangan Timah 2015-2022

Kamis, 26 Oktober 2023 - 16:40 WIB

Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi

Selasa, 19 September 2023 - 23:21 WIB

KPK Beberkan Aliran Uang Panas untuk Pengusaha M Suryo dari Proyek Jalur Kereta

Selasa, 8 Agustus 2023 - 20:51 WIB

Dua Kader BMI Babel Dilatih Jadi Juru Kampanye Tingkat Nasional

Berita Terbaru

Headline

Serangan baru Israel, kampanye penangkapan di Tepi Barat

Senin, 4 Mar 2024 - 17:09 WIB