Empat Poin Utama Praperadilan Mardani H Maming, Dari Tiadanya Kewenangan KPK Hingga Kriminalisasi Transaksi Bisnis

- Redaksi

Rabu, 20 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NEWSROOM.ID, Jakarta – Sidang permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Mardani H. Maming yang sempat ditunda, akhirnya digelar kembali pada Selasa (19/7) dan dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Hendra Utama Sotardodo di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan tersebut mengagendakan pembacaan permohonan pra peradilan oleh kuasa hukum Mardani Maming.

Dalam permohonan pra peradilan yang dibacakan ringkasannya secara bergantian oleh kuasa hukum yang tergabung dalam Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut, ada empat agumentasi utama mengapa penyidikan dan penetapan tersangka Mardani H. Maming seharusnya dinyatakan tidak sah.

Baca Juga :  Dan Supergirl Baru DC Adalah...

“Pertama, KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan karena perkara yang ditangani sama dengan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan masih dalam proses banding setelah putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin,” ujar Denny Indrayana, Tim Kuasa Hukum Mardani H. Maming yang ditunjuk PBNU, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Argumen kedua, perkara yang sedang disidik oleh KPK sebenarnya adalah persoalan business to business. Ada underlying transaction yang jelas, terdapat perjanjian dan hubungan utang piutang yang sah, dan dikuatkan oleh putusan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lebih jauh, hubungan bisnis yang bisa dibuktikan proses keperdataan tersebut, seharusnya tidak dibenarkan untuk dikriminalisasi. Karena, akan menghambat investasi bisnis dan program pemerintah yang kita perlukan dalam pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang telah berlalu.

Baca Juga :  Ancaman yang Menjulang di Tahun 2024 dan Sesudahnya

Kuasa hukum lainnya, Abdul Qodir menambahkan poin ketiga, yaitu ada persoalan prudentiality, kehati-hatian, dalam penanganan perkara ini, dimana pasal-pasal yang dijadikan dasar penyidikan ternyata berubah-ubah. “Nanti dalam tahap pembuktian terlihat, misalnya di dalam surat pencegahan, pasalnya lebih banyak dibandingkan surat KPK yang lain. Ini persoalan kehati-hatian yang sangat prinsipil. Bagaimana kita bisa menjawab tuduhan, kalau pasalnya saja berubah-ubah yang tentu saja melanggar Hak Asasi Tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan berkepastian hukum,” tegas Abdul Qodir yang juga Ketua LBH Ansor ini.

Baca Juga :  30 organisasi media menyerukan perlindungan jurnalis di Gaza

Yang terakhir, yang juga sangat penting dan esensial adalah tidak terpenuhinya due process of law. Dalam perkara ini, KPK dalam menetapkan tersangka, memperoleh alat bukti dan barang bukti dilakukan secara tidak sah mengingat penetapan tersangka dimulai di awal penyidikan tanpa didukung alat bukti secara pro justisia.

“Bagaimana mungkin KPK memiliki alat bukti dan barang bukti, sementara alat bukti dan barang bukti yang sama sedang berada di Kejaksaan. Itu semua menunjukkan bahwa penetapan tersangka maupun perolehan alat buktinya tidak sah. Sehingga, konsekuensi hukumnya, kita minta penyidikan dan penetapan tersangka ini, semua prosesnya dibatalkan,” tutup Andi Jaya Putra, kuasa hukum lainnya. (*)

Berita Terkait

Apple Didenda $2 Miliar karena Menipu Pelanggan Musik
Pria ditangkap karena dicurigai menyanyikan tragedi saat derby Manchester di Liga Premier
Politisi Menuntut Jawaban Saat The Body Shop Menutup Toko yang Menguntungkan
Caitlin Clark mengaku sulit menerima gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa NCAA
Bangladesh memenangkan undian tersebut, menempatkan Sri Lanka sebagai pemukul di seri pembuka seri T20
Ketua Hak Asasi Manusia PBB mendesak diakhirinya 'penindasan' terhadap suara-suara independen di Rusia setelah kematian Navalny
Genosida Israel yang didukung AS di Gaza memasuki hari ke-150
Serangan baru Israel, kampanye penangkapan di Tepi Barat

Berita Terkait

Senin, 4 Maret 2024 - 22:11 WIB

Apple Didenda $2 Miliar karena Menipu Pelanggan Musik

Senin, 4 Maret 2024 - 21:40 WIB

Pria ditangkap karena dicurigai menyanyikan tragedi saat derby Manchester di Liga Premier

Senin, 4 Maret 2024 - 21:09 WIB

Politisi Menuntut Jawaban Saat The Body Shop Menutup Toko yang Menguntungkan

Senin, 4 Maret 2024 - 20:02 WIB

Caitlin Clark mengaku sulit menerima gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa NCAA

Senin, 4 Maret 2024 - 19:22 WIB

Bangladesh memenangkan undian tersebut, menempatkan Sri Lanka sebagai pemukul di seri pembuka seri T20

Senin, 4 Maret 2024 - 17:47 WIB

Genosida Israel yang didukung AS di Gaza memasuki hari ke-150

Senin, 4 Maret 2024 - 17:09 WIB

Serangan baru Israel, kampanye penangkapan di Tepi Barat

Senin, 4 Maret 2024 - 16:38 WIB

Bagaimana Uap Air Menulis Ulang Kisah Pembentukan Planet

Berita Terbaru

Headline

Apple Didenda $2 Miliar karena Menipu Pelanggan Musik

Senin, 4 Mar 2024 - 22:11 WIB