NEWSROOM.ID, Jakarta – Berbagai kalangan di sektor timah mulai menuai pro dan kontra setelah pemerintah berencana melakukan pemberhentian ekspor timah pada tahun 2023 untuk mendorong hilirisasi demi meningkatkan nilai guna.
Beberapa pengusaha timah sampai Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai rencana pemerintah tersebut kurang tepat, berbeda dengan perusahaan pelat merah yang bertempat di Bangka Belitung yang mendukung rencana pemerintah menyetop ekspor timah di tahun 2023.
“Kami mendukung penuh,” tulis Direktur Utama PT Timah Achmad Ardianto kepada Newsroom.id melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 22 Septermber 2022.
Dalam menghadapi larangan ekspor timah di tahun 2023, PT Timah telah melakukan berberapa langkah untuk membantu pemerintah untuk mendorong hilirisasi produk timah.
“Kita sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan, dan sudah mempunyai anak perusahaan hilir untuk timah solder dan timah kimia,” kata Mantan Direktur Utama PT Garam.
PT Timah kedepannya akan meningkatkan kapasitas dan mencari partner strategis untuk dapat mendorong hilirisasi. Seluruh hasil produksi timah di tahun 2023 nantinya akan di olah sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita akan mencari cara sesuai peraturan pemerintah untuk mempertahankan kinerja perusahaan,” Jelas Achmad.
Selain timah solder dan timah kimia, kedepannya PT Timah akan membuka peluang untuk produk-produk timah lainnnya, dan menyesuaikan regulasi pemerintah serta melanjutkan program hilirisasi untuk memperkuat fundamental perusahaan.
Larangan ekspor timah juga dipastikan tidak akan menganggu jalannya penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah dilakukan selama ini.
“Kita akan lanjutkan dan menyalurkan CSR sesuai dengan arahan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan didasarkan pada sumber biji timah,” jelasnnya. (LBY)
