NEWSROOM.ID, Jakarta – Pemerintah berencana melakukan pemberhentian ekspor timah pada tahun 2023 untuk mendorong hilirisasi demi meningkatkan nilai guna.
Menteri Investasi/Kepala Badanu Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat dijumpai selepas acara Orasi Ilmiah Transisi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal di Universitas Indonesia pada Rabu, 5 Oktober 2022, Bahlil mengatakan pemerintah sedang berupaya mencari jalan terbaik.
“Lagi kita atur, kita rumuskan, dan kita gali,” kata Bahlil.
Dilanjutkannya, pemerintah akan mengumumkan rencana kelanjutan terkait pelarangan ekspor timah dan komoditas mineral lainnya setelah nickel pada November 2022 mendatang.
“Mungkin selesainya akan kami laporkan pada bulan November. Kami akan sampaikan pada November,” katanya.
Bahlil menargetkan regulasi terkait dengan larangan ekspor sejumlah komoditas mineral dapat diselesaikan dengan cepat, dan kebijakan larangan ekspor diikuti dengan program hilirisasi yang optimal di dalam negeri.
Sebelumnya, kebijakan hilirisasi pemerintah dengan melarang ekspor komoditas mineral mendapat kritik dari Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri.
Faisal memaparkan kebobrokan pemerintah yang membungkus dengan rapi strategi mensejahterakan rakyat asing dengan kebijakan hilirisasi.
Menurutnya, hilirisasi tidak ada gunanya kalau prosesnya dilakukan oleh pihak luar, seperti yang terjadi pada nickel saat ini. Tujuan dari industrialisasi untuk menciptakan nilai tambang yang semakin tinggi, kalau bijih nickel nilainya satu kalau NPI harganya tiga itukan ada nilai tambah dua, nilai tambah itu untuk nasional.
“Tapi kalau ini nilai satu ke tiga nilai tambahnya dua, 90 persen nilai tambahnya dinikmati pihak luar itu namanya bukan pembangunan, namanya ekploitasi oleh asing apa bedanya sama jaman penjajah,” jelas Faisal pada Senin, 26 September 2022.
Pemerintah tidak dapat menyamaratakan komoditas mineral, menurut Faisal masing-masing komoditas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dirinya pernah diminta pemerintah pada masa Presiden SBY untuk melakukan kajian hilirisasi komoditas Crude Palm Oil (CPO), Bauksit, dan timah, dalam kajian tersebut memaparkan kelebihan dan kelemahan yang harus diwaspadai tergantung dari komoditi yang berbeda-beda.
“Kita kecewa di era pak Jokowi ini kebijakannya instan, tidak ada kajiannya, kebijakan publik yang bagus itu yang bisa diuji. Prinsip kebijakan publiknya itu dampak nettonya harus positif buat ekonomi baru dia bisa pertanggungjawabkan,” kata Faisal.
Berkaca pada larangan ekspor nickel yang dilakukan pemerintah pada tahun 2020, Indonesia berhasil memperkaya pengusaha China dengan melakukan ekspor ilegal yang tercatat China mengimpor nickel dari Indonesia sebanyak 3,4 juta ton pada tahun 2020, meskipun dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor nickel nihil.
“Yang menyelundup itu bukan rakyat, rakyat mah tidak bisa menyelundup paling cuman satu pikul, yang menyelundup jutaan ton itu yang besar-besar seperti pada nickel. Menurut Bea Cukai China, China mengimpor biji nickel dari Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 3,4 juta ton. Kita tidak boleh suudzon, tapi itu hukum alam kalau dilarang maka akan diseludup,” jelas Faisal.
Apabila pemerintah tetap akan melakukan larangan ekspor timah pada tahun 2023 dan menyebabkan harga timah dunia menjadi meningkat drastis, maka misi pemerintah untuk mensejahterakan rakyat asing berhasil.
“Pemerintah sudah melanggar Undang-undang Dasar, karena mensejahterakan warga asing, menyengsarakan warganya sendiri. Nanti kalau dilarang ekspor harga timah kan akan naik, yang senang itu Malaysia, Rusia, China dan lainnya,” jelasnya. (LBY)
