Transisi Energi Butuh Pilihan yang Tepat Agar Masyarakat Tidak Menjadi Korban

- Redaksi

Senin, 14 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NEWSROOM.ID, Jakarta – Pemerintah berupaya mendorong proses transisi energi melalui Energi Baru Terbarukan serta efisiensi energi, menargetkan 23% dari total bauran energi bersumber dari energi baru terbarukan di tahun 2025. Target ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan ini, yang dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030

Semantara itu, kapasitas terpasang energi terbarukan baru mencapai 13% dari total bauran energi di tahun 2020 menurut data PLN, 2021. Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, dibutuhkan kenaikan persentase suplai energi terbarukan sebesar 12% untuk mencapai target.

Pembangunan energi terbarukan berhadapan dengan tantangan koordinasi pusat-daerah, geografi, teknologi-biaya, regulasi-insentif, dan kapasitas institusi. Target peningkatan pangsa energi terbarukan sulit dicapai.

Sampai dengan semester I tahun 2020, total kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional sudah mencapai 71 GW. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara masih mendominasi suplai energi listrik di Indonesia sedangkan pembangkit listrik EBT mengambil porsi 14,69% dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional.

Baca Juga :  UIN Lampung Menuju World Class University

Chief Operating Officer (COO) PT Thorcon Power Indonesia Bob S. Efendi mengatakan, Saat ini eropa sedang diserang krisis energi tang mengakibatkan krisis ekonomi. Indonesia saat ini belum terdampak krisis energi, maka dari itu pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan terkait energi.

“saat ini eropa sedang diserang krisis energi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Indonesia saat ini belum terdampak krisis energi,” kata Bob.

Sesi diskusi exclusive energy webinar yang diselenggarakan komunitas Energi Millenial Indonesia Raya bersama Ikatan Alumni PIMNAS bekerjasama dengan CentennialZ, Prestative, PMPI, FIM Jakarta, INYS, UKM Penelitian UNY, Sudah Klik, dan Pemerhati Jurnalis Siber bertemakan ‘A PRACTICAL SOLUTION TO ENERGY TRANSITION WITHOUT SUBSIDY AND ACHIEVING ENERGY SECURITY’ mengajak bersama-sama untuk paham transisi energi yang sedang digadang-gadang pemerintah dan menjadi pembahasan utama di G20.

Baca Juga :  Cabut IUP Timah Blok Olivier Adalah Amanah UU!

“Alhamdulillah Indonesia belum mengalami krisis energi, Oktober 2021 menjadi permulaan eropa mengalami krisis energi tersebut. Energi itu tidak dapat disamaratakan, ada yang berguna untuk ekonomi adalah energi premier yang dapat dipakai langsung, hampir semua energi premier adalah fosil,” jelas Bob.

Menurutnya, untuk mengejar target net zero tentunya diperlukan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dapat menghasilkan tenaga listrik besar dan tidak menghasilkan emisi ditambah dengan kemananan yang tinggi.

“Tidak semua resiko berdampak bahaya, pemerintah memberikan izin maka kegiatan itu praktis dan tidak berbahaya, dan kematian per Terawatt Hour PLTN adalah yang terkecil dibandingkan dengan PLTU,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut butuh biaya besar untuk bisa mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang sebesar Rp 3.500 triliun rupiah. Biaya sebesar itu juga tidak sepenuhnya menurunkan emisi karbon, hanya 41% saja.

Baca Juga :  Pro dan Kontra Partai Mahasiswa Indonesia

Bob menilai dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan dapat dipastikan akan digunakan skema subsidi untuk itu, apabila tidak dilakukan subsidi maka harga energi tersebut akan mahal yang akan diterima masyarakat.

“Transisi energi membutuhkan biaya yang sangat besar yang diharap dari negara donor. Asumsi transisi energi itu harus mahal dan ada subsidi, kalau di Thorcon tidak harus melakukan subsidi,” jelas Bob.

PLTN tentunya lebih mudah dan terjangkau jika dibandingkan dengan Energi Baru Terbarukan, serta dapat bersaing dengan PLTU secara harga dan yang paling terpenting tidak menghasilkan emisi karbon.

“Kalau transisi energi mahal, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat,” katanya. (LBY)

Berita Terkait

Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK Dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah Sebagai Regulator
Warga dan Tokoh Gunung Kidul Nilai Badko HMI dan Pihak Lainnya Numpang Viral Kritik Pembangunan Resort Gunung Kidul
KPK Tetapkan M Suryo Tersangka Korupsi DJKA
Annalisee Big Data Menghadirkan Sistem Pendeksi Buzzer untuk Tahun Pemilu kepada Mahasiswa dan Tiga Perwakilan Capres
Dugaan Korupsi di PT Timah Tbk: Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Lima Saksi dalam Kasus Penyimpangan Perdagangan Timah 2015-2022
Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi
KPK Beberkan Aliran Uang Panas untuk Pengusaha M Suryo dari Proyek Jalur Kereta
Dua Kader BMI Babel Dilatih Jadi Juru Kampanye Tingkat Nasional

Berita Terkait

Senin, 19 Februari 2024 - 22:16 WIB

Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK Dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah Sebagai Regulator

Sabtu, 30 Desember 2023 - 12:25 WIB

Warga dan Tokoh Gunung Kidul Nilai Badko HMI dan Pihak Lainnya Numpang Viral Kritik Pembangunan Resort Gunung Kidul

Sabtu, 25 November 2023 - 00:43 WIB

KPK Tetapkan M Suryo Tersangka Korupsi DJKA

Jumat, 10 November 2023 - 16:48 WIB

Annalisee Big Data Menghadirkan Sistem Pendeksi Buzzer untuk Tahun Pemilu kepada Mahasiswa dan Tiga Perwakilan Capres

Senin, 6 November 2023 - 22:03 WIB

Dugaan Korupsi di PT Timah Tbk: Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Lima Saksi dalam Kasus Penyimpangan Perdagangan Timah 2015-2022

Kamis, 26 Oktober 2023 - 16:40 WIB

Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi

Selasa, 19 September 2023 - 23:21 WIB

KPK Beberkan Aliran Uang Panas untuk Pengusaha M Suryo dari Proyek Jalur Kereta

Selasa, 8 Agustus 2023 - 20:51 WIB

Dua Kader BMI Babel Dilatih Jadi Juru Kampanye Tingkat Nasional

Berita Terbaru