TNI Perkuat Perbatasan Amankan Ekspor Ilegal Sesuai Arahan Presiden

- Redaksi

Minggu, 12 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NEWSROOM.ID, Jakarta – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal mengevaluasi jajarannya di wilayah perbatasan yang menjadi jalur rawan praktik eksportasi hasil tambang ilegal. Dia meyakini pengamanan di wilayah perbatasan kini sudah diperketat.

“Nanti kita cek, karena saya yakin perbatasan sudah kita perketat. Dimana ini lolosnya,” kata Yudo.

Yudo akan melakukan evaluasi dokumen izin ekspor kepada seluruh TNI yang bertugas di wilayah perbatasan. Evalusasi ini dilakukan untuk memberantas praktik ekspor hasil tambang ilegal.

“Jadi itu tentunya warning seperti ini kita cek di lapangan kalau mereka tentunya kalau ada surat. Ya nanti dulu jangan berangkat dulum kita koordinasikan lagi. Perintah presiden seperti ini ya,” jelas Yudo.

TNI akan memperketat perbatasan yang kerap menjadi jalur ekspor ilegal tambang, terutama bahan-bahan mentah. Penjagaan akan dimulai dari pengecekan hilir atau darat hingga masuk ke laut saat proses pengiriman.

“Tentunya dari daratan dulu dicek dulu apabila ada penguatan kapal dicek dulu, surat-surat dokumennya, kalau sampai lolos dicegat di laut, dan diperiksa surat-suratnya. Aturannya kan enggak boleh, kalau enggak boleh jangan sampai berangkat mereka kalau aturannya demikian. Semua kan dimulai pasti dari darat kan tambangnya dari darat ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memerintah TNI/Polri untuk menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik di lapangan dan tidak terjadi gangguan.

“Kalau yang namanya ekspor ilegal dan tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu. Tugas TNI/Polri ada disitu,” kata Jokowi, Rabu (8/2/2023) lalu.

Jokowi mengatakan, masih ada berberapa komoditas tambang yang lolos pengawasan di perbatasan, sehingga terjadi aktivitas ekspor ilegal tersebut.

“Ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit dan batubara masih ada. Sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI/Polri,” katanya.

“Saya kira ngerti lah apa yang harus dilakukan, tidak perlu saya jelaskan secara detail,” tambahnya. (LBY)

Berita Terkait

Rakornas PKBSI 2024: Membangun Kolaborasi Menuju Indonesia Emas melalui Pelestarian Satwa
Perkuat Kerjasama Indonesia India, PT MSP Teken MoU dengan BT Boilerstubes AG
Mantan Bos PT Timah Akui Dakwan Dirut PT RBT Rp4,5 Triliun Memberikan Kontribusi Kepada Negara
Kejagung Bidik Gubernur Babel usai Tahan Kepala Dinas ESDM
Kerugian Rp271 Triliun Korupsi Timah Jauh Diatas Pendapatan PT Timah dan Keseluruhan Produksi Logam Timah
Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, KKJ: Mengancam Kemerdekaan Pers
Komisi VII Dorong Kementerian ESDM Perbaiki Dunia Pertimahan Bangka Belitung untuk Kembalikan Perekonomian
PB PBI Dapat Sambutan Baik Saat Sambangi Komite Olimpiade Indonesia

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 14:23 WIB

Rakornas PKBSI 2024: Membangun Kolaborasi Menuju Indonesia Emas melalui Pelestarian Satwa

Rabu, 9 Oktober 2024 - 21:55 WIB

Perkuat Kerjasama Indonesia India, PT MSP Teken MoU dengan BT Boilerstubes AG

Minggu, 6 Oktober 2024 - 18:53 WIB

Mantan Bos PT Timah Akui Dakwan Dirut PT RBT Rp4,5 Triliun Memberikan Kontribusi Kepada Negara

Sabtu, 27 April 2024 - 16:10 WIB

Kejagung Bidik Gubernur Babel usai Tahan Kepala Dinas ESDM

Jumat, 5 April 2024 - 11:21 WIB

Kerugian Rp271 Triliun Korupsi Timah Jauh Diatas Pendapatan PT Timah dan Keseluruhan Produksi Logam Timah

Kamis, 21 Maret 2024 - 19:05 WIB

Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, KKJ: Mengancam Kemerdekaan Pers

Selasa, 19 Maret 2024 - 17:08 WIB

Komisi VII Dorong Kementerian ESDM Perbaiki Dunia Pertimahan Bangka Belitung untuk Kembalikan Perekonomian

Kamis, 7 Maret 2024 - 18:29 WIB

PB PBI Dapat Sambutan Baik Saat Sambangi Komite Olimpiade Indonesia

Berita Terbaru