Berikan Izin Tambang Laut Timah Babel, KKP Diduga Langgar Undang-Undang

- Redaksi

Kamis, 16 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NEWSROOM.ID, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memberikan izin kepada PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan di laut Bangka Belitung yang ditandai pemberian dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

PT Timah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manopoo kepada Direktur Utama PT Timah Tbk saat kunjungan kerja ke Bangka Belitung.

Pemberian KKPRL ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Runag, di Bangka Belitung KKP sudah menerbitkan KKPRL sebanyak 95 dokumen yang terdiri dari 85 disetujui, dan 10 dikonfirmasi.

Baca Juga :  BEM Nusantara Masih Galau, BEM SI Akan Tetap Turun ke Jalan

KKP menerbitkan KKPRL di Bangka Belitung berupa kegiatan perikanan, pemasangan kabel bawah laut, pelabuhan/terminal khusus, dan pertambangan bijih timah.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak terdapat adanya izin untuk melakukan pertambangan di wilayah dalam cangkupan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

Namun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang RZW3P Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sampai 2040 berbeda. Perda Bangka Belitung Tentang RZWP3K memperbolehkan aktivitas pertambangan di empat kabupaten di Bangka Belitung, yakni Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan.

Baca Juga :  2.078 IUP Akan Dicabut, 1.118 Diantaranya Sudah

Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto sudah menegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tidak ada aktivitas pertambangan di daerah pulau kecil dan sekitarnnya.

Suharyanto juga mengatakan, perusahaan yang sudah mengantongi izin sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terbit, pemerintah diharapkan dapat mendorong tidak memperpanjang izin perusahaan tersebut.

“Dalam peraturan itu juga akan diatur bagaimana penyesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau ketika izinnya habis, maka tidak bisa diperpanjang lagi,” kata Suharyanto mengutip dari Hukumonline.com, Senin (25/3/2019).

Tentunya hal ini tidak dilakukan KKP dan menerbitkan KKPRL kepada PT Timah walaupun dalam Perda RZWP3K Bangka Belitung boleh dilakukan penambangan.

Baca Juga :  Cabut IUP Timah Blok Olivier Adalah Amanah UU!

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKPRL yang telah diterbitkan tersebut untuk menjamin ketaatan pengguna ruang laut terhadap rencana tata ruang laut di Bangka Belitung.

“Dalam peraturan itu juga akan diatur bagaimana penyesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau ketika izinnya habis, maka tidak bisa diperpanjang lagi,” kata Suharyanto, Rabu (8/3/2023).

Dalam Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM, IUP PT Timah yang ada di Bangka Belitung berada dibawah radius 12 mil laut, dan salah satu IUPnya berada di Kabupaten Belitung yang tidak terdapat dalam daftar RZWP3K. (Red)

Berita Terkait

Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK Dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah Sebagai Regulator
Warga dan Tokoh Gunung Kidul Nilai Badko HMI dan Pihak Lainnya Numpang Viral Kritik Pembangunan Resort Gunung Kidul
KPK Tetapkan M Suryo Tersangka Korupsi DJKA
Annalisee Big Data Menghadirkan Sistem Pendeksi Buzzer untuk Tahun Pemilu kepada Mahasiswa dan Tiga Perwakilan Capres
Dugaan Korupsi di PT Timah Tbk: Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Lima Saksi dalam Kasus Penyimpangan Perdagangan Timah 2015-2022
Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi
KPK Beberkan Aliran Uang Panas untuk Pengusaha M Suryo dari Proyek Jalur Kereta
Dua Kader BMI Babel Dilatih Jadi Juru Kampanye Tingkat Nasional

Berita Terkait

Senin, 19 Februari 2024 - 22:16 WIB

Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK Dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah Sebagai Regulator

Sabtu, 30 Desember 2023 - 12:25 WIB

Warga dan Tokoh Gunung Kidul Nilai Badko HMI dan Pihak Lainnya Numpang Viral Kritik Pembangunan Resort Gunung Kidul

Sabtu, 25 November 2023 - 00:43 WIB

KPK Tetapkan M Suryo Tersangka Korupsi DJKA

Jumat, 10 November 2023 - 16:48 WIB

Annalisee Big Data Menghadirkan Sistem Pendeksi Buzzer untuk Tahun Pemilu kepada Mahasiswa dan Tiga Perwakilan Capres

Senin, 6 November 2023 - 22:03 WIB

Dugaan Korupsi di PT Timah Tbk: Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Lima Saksi dalam Kasus Penyimpangan Perdagangan Timah 2015-2022

Kamis, 26 Oktober 2023 - 16:40 WIB

Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi

Selasa, 19 September 2023 - 23:21 WIB

KPK Beberkan Aliran Uang Panas untuk Pengusaha M Suryo dari Proyek Jalur Kereta

Selasa, 8 Agustus 2023 - 20:51 WIB

Dua Kader BMI Babel Dilatih Jadi Juru Kampanye Tingkat Nasional

Berita Terbaru

Headline

Apple Didenda $2 Miliar karena Menipu Pelanggan Musik

Senin, 4 Mar 2024 - 22:11 WIB