3 dari 4 Menteri yang Dipanggil MK Tak Bisa Diajak Berkolaborasi dengan Jokowi

- Redaksi

Kamis, 4 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NewsRoom.id – Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai 3 dari 4 menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi dalam sidang perselisihan Pilpres 2024 tidak bisa terlibat kolusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dikenal memiliki integritas tinggi. .

Maka Rinny Budoyo berharap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan kesaksian jujur ​​​​terkait kebijakan penyaluran bansos Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

“Hal ini sangat penting untuk diketahui, dari empat menteri yang rencananya akan dipanggil Mahkamah Konstitusi, tiga di antaranya diketahui memiliki integritas yang tinggi dan tidak bisa terlibat kolusi dengan Presiden,” ujarnya dikutip kalangan populis. id dari YouTube 2045 TV, Rabu (3/4).

“Tiga orang yang bisa kita harapkan untuk mengatakan yang sebenarnya, mengatakan yang sebenarnya di sidang MK adalah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini dan Menteri Koordinator Sumber Daya Manusia. dan Kebudayaan yaitu Pak Muhadjir Effendi,” imbuhnya.

Sementara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk bersaksi dalam sidang perselisihan Pilpres 2024 diketahui dekat dengan Jokowi dan merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

“Menteri lain yang dipanggil salah satunya adalah Pak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tapi kalau soal Pak Airlangga, kita semua tahu siapa beliau. Pak Airlangga adalah politikus ulung dari Partai Golkar dan juga seseorang yang selalu dekat dengan Presiden Jokowi,” tegasnya. .

Sekadar informasi, Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat. (5/4/2024). Mahkamah Konstitusi merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bantuan sosial.

“Perlu disampaikan kepada para pihak bahwa hari Jumat ini diperuntukkan bagi pemanggilan pihak-pihak yang dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Majelis Hakim pagi ini,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. pada sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.

Berdasarkan hasil rapat musyawarah hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan dipanggil adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. , dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain empat menteri tersebut, MK juga mengagendakan pemanggilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Suhartoyo menegaskan, pemanggilan kelima pihak yang masuk kategori penting itu agar MK bisa mendengarkan keterangannya.

Ditegaskannya, langkah tersebut bukan merupakan bentuk mengakomodir permintaan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, melainkan merupakan sikap independen yang diambil hakim konstitusi. Hakim memilih pihak-pihak tersebut sebagai pihak penting untuk diadili dalam persidangan yang diperkirakan akan disidangkan pada Jumat 5 April 2024, kata Suhartoyo.

NewsRoom.id

Berita Terkait

Jadi Tempat Operasi Judol, Rumah Mewah di Cengkareng Digerebek Polisi
Rahasia Pegunungan Chinati: Ahli Biologi Sedang Berburu Kadal Langka di Texas
Dunia Startup Tidak Sepi Minggu Ini Seperti yang Anda Bayangkan
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo Subianto Lantik Anggota Komisi Kepolisian Nasional Masa Jabatan 2024-2028 Presiden Prabowo Subianto Lantik Anggota Komisi Kepolisian Nasional Masa Jabatan 2024-2028
Terpilihnya Trump Membuat Regulasi Teknologi Menjadi Tantangan
Hilangkan bukti utang UMKM yang menyatakan Prabowo berpihak pada rakyat
Gara-gara Ordal, kejahatan dunia maya seperti Judol sulit diberantas
NASA Ingin Membawa Pengelasan Kembali ke Luar Angkasa Setelah 50 Tahun—Kali Ini Dengan Laser

Berita Terkait

Sabtu, 9 November 2024 - 04:58 WIB

Jadi Tempat Operasi Judol, Rumah Mewah di Cengkareng Digerebek Polisi

Sabtu, 9 November 2024 - 04:27 WIB

Rahasia Pegunungan Chinati: Ahli Biologi Sedang Berburu Kadal Langka di Texas

Sabtu, 9 November 2024 - 03:56 WIB

Dunia Startup Tidak Sepi Minggu Ini Seperti yang Anda Bayangkan

Sabtu, 9 November 2024 - 03:25 WIB

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo Subianto Lantik Anggota Komisi Kepolisian Nasional Masa Jabatan 2024-2028 Presiden Prabowo Subianto Lantik Anggota Komisi Kepolisian Nasional Masa Jabatan 2024-2028

Sabtu, 9 November 2024 - 02:54 WIB

Terpilihnya Trump Membuat Regulasi Teknologi Menjadi Tantangan

Sabtu, 9 November 2024 - 01:52 WIB

Gara-gara Ordal, kejahatan dunia maya seperti Judol sulit diberantas

Sabtu, 9 November 2024 - 01:21 WIB

NASA Ingin Membawa Pengelasan Kembali ke Luar Angkasa Setelah 50 Tahun—Kali Ini Dengan Laser

Sabtu, 9 November 2024 - 00:50 WIB

Jokowi akan menerima uang pensiun sebagai presiden sebesar Rp30,2 juta per bulan seumur hidup

Berita Terbaru