Bahama Secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Sebuah Negara

“Pemerintah Bahama percaya bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina menunjukkan komitmen Bahama terhadap prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana diartikulasikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Perjanjian Internasional tentang Hak. -Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR),” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Bahama mendukung hak hukum rakyat Palestina untuk bebas menentukan status politik mereka. Palestina juga bebas melakukan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Jumlah negara yang mengakui kenegaraan Palestina di tingkat PBB belakangan ini semakin bertambah seiring dengan diberikannya keanggotaan penuh Palestina di PBB. Palestina diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB pada tahun 2012, mengizinkan utusannya untuk berpartisipasi dalam debat dan organisasi PBB tetapi tanpa memberikan suara.

Negara-negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, sesuai dengan Piagam PBB. Sebuah resolusi Dewan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia atau Tiongkok, untuk dapat disahkan.