Megawati Sindir Utang Pemerintah Menumpuk: Bayarnya Bagaimana?

- Redaksi

Sabtu, 25 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NewsRoom.id – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir utang pemerintah kini semakin bertambah. Dia bertanya bagaimana utangnya bisa dilunasi.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Sindiran itu dilontarkan Megawati saat memberikan orasi politik pada pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

“Pertanyaan saya, coba kita pikirkan, bagaimana cara kita melunasi utang kita? Ayo, pikirkan, pikirkan! “Jangan tidur nyenyak,” kata Megawati.

Presiden ke-5 RI ini mengklaim pemerintahannya berhasil melunasi seluruh utang luar negeri, khususnya utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, kini ia merasa pemerintah tidak berupaya melunasi utang luar negeri.

Megawati semakin bingung karena kini ramai dibicarakan penambahan jumlah kementerian. Ia juga menyinggung masa pemerintahannya yang dirasa efektif oleh para menteri meski minim.

“Sekarang mulai ada perjuangan. Jika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih kabinet ramping dengan 33 menteri tapi kabinet profesional. Jadi itu benar, orang yang tepat di tempat yang tepat. “Terbukti krisis bisa diatasi,” ujarnya. .

Sebagai informasi, berdasarkan data APBN, utang pemerintah tercatat sebesar Rp8.262,10 triliun atau setara 38,79% PDB Indonesia per Maret 2024. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah berada pada angka batas maksimal. sebesar 60% PDB.

Sebelumnya, Ekonom Utama Asian Development Bank (ADB) Arief Ramayandi menilai rasio utang pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap produk domestik bruto (PDB) berada pada posisi aman.

“Mereka masih bisa dikelola dengan baik. Pada dasarnya rasio utang adalah soal pengelolaan utang. “Kita mengambil utang, membelanjakannya untuk apa, dan mengelola untuk membayar biaya utang di masa depan,” ujarnya dalam Asian Development Outlook di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (16/5/2024).

Arief mengatakan meski rasio utang pemerintah meningkat lebih dari posisi saat ini, namun hal tersebut tidak menjadi masalah. Ia melihat posisi tersebut cenderung menurun sejak akhir tahun 2023, namun berada pada posisi aman meski semakin mendekati batas atas.

NewsRoom.id

Berita Terkait

Tunduk pada Hukum yang Berlaku
Masyarakat Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Bonglai Kecamatan Banjit: Gotong Royong Jalan Kabupaten yang Belum Pernah Diperbaiki Secara Mandiri
Walmart, LTK, ShopMy, dan Pergeseran Triliun Dolar dalam Perdagangan Kreator
Gas “Telur Busuk” Bisa Menjadi Obat yang Mengejutkan untuk Infeksi Kuku
Ilmuwan Memecahkan Misteri Demam Kuning dengan Gambar 3D Resolusi Tinggi yang Belum Pernah Ada Sebelumnya
Dada Diraba dan Hampir Dicium Pria di Jalan
Impor barang bekas ke Indonesia melonjak, dari 7 ton menjadi 3.600 ton
Lululemon Bermitra Dengan BNP Paribas Terbuka Sebagai Penjual Pakaian Resmi

Berita Terkait

Jumat, 7 November 2025 - 10:48 WIB

Tunduk pada Hukum yang Berlaku

Jumat, 7 November 2025 - 09:46 WIB

Masyarakat Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Bonglai Kecamatan Banjit: Gotong Royong Jalan Kabupaten yang Belum Pernah Diperbaiki Secara Mandiri

Jumat, 7 November 2025 - 09:15 WIB

Walmart, LTK, ShopMy, dan Pergeseran Triliun Dolar dalam Perdagangan Kreator

Jumat, 7 November 2025 - 08:44 WIB

Gas “Telur Busuk” Bisa Menjadi Obat yang Mengejutkan untuk Infeksi Kuku

Jumat, 7 November 2025 - 08:13 WIB

Ilmuwan Memecahkan Misteri Demam Kuning dengan Gambar 3D Resolusi Tinggi yang Belum Pernah Ada Sebelumnya

Jumat, 7 November 2025 - 07:11 WIB

Impor barang bekas ke Indonesia melonjak, dari 7 ton menjadi 3.600 ton

Jumat, 7 November 2025 - 05:07 WIB

Lululemon Bermitra Dengan BNP Paribas Terbuka Sebagai Penjual Pakaian Resmi

Jumat, 7 November 2025 - 04:36 WIB

Rahasia Kuantum di Dalam Berlian yang Ditumbuhkan di Lab

Berita Terbaru

Headline

Tunduk pada Hukum yang Berlaku

Jumat, 7 Nov 2025 - 10:48 WIB