Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 disusun berdasarkan tiga prinsip utama: berirama, berorientasi pada hasil, dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Convention Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (06/05/2024) sore.
“Sinkronisasi penyusunan RKP 2025 harus berdasarkan prinsip pertama, sekali lagi programnya harus selaras. Di barisanHarus seirama, jangan sampai tengah ke kanan, area ke kiri, kalau kalah ya kalah. Semuanya harus begitu Di barisansemuanya harus selaras. Misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah ingin mengubah sawah menjadi properti, namanya tidak cocok, ujarnya.
Selain itu, penyusunan RKP juga harus berdasarkan hasil dengan memperhatikan kembali perekonomian yang dihasilkan. Presiden juga meminta agar anggaran pemerintah dialokasikan sesuai program prioritas yang ada dan tidak digunakan untuk program yang tidak produktif.
“Makanya harus fokus, jangan sampai bolak-balik anggarannya disalurkan ke departemen, departemen, departemen semua diberikan, tidak peduli skala prioritas mana yang tidak. yang jelas ada kenaikan anggaran 10 persen, semua dikasih 10, 10, 10, 10, 10 persen, tidak jelas skala prioritasnya apa studi banding. “Sudahlah itu yang dulu, kedepannya jangan sampai terjadi lagi,” tegas Presiden.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Presiden menegaskan, anggaran pemerintah harus digunakan secara tepat, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Jangan biarkan saya melihat anggarannya pengerdilan puskesmas, diberikan kepada puskesmas, menjadi pagar puskesmas. Ada, jangan bilang tidak ada. Itu tidak ada hubungannya pengerdilan bersama dengan pagar, ada. Oleh karena itu, saya berharap Musrenbangnas ini dapat menjadi sekrup penghubung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota agar semuanya berjalan lancar. Di barisan“Semuanya seirama, semuanya tepat sasaran, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Hadir mendampingi Presiden antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Negara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Jaksa Agung St Burhanuddin. (FID/ABD)
NewsRoom.id