NewsRoom.id – Israel mengecam Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas karena menandatangani perjanjian rekonsiliasi dengan kelompok Hamas.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Difasilitasi oleh China, pada Selasa (23/7/2024), Fatah dan Hamas sepakat menandatangani perjanjian rekonsiliasi untuk memerintah Jalur Gaza bersama setelah agresi brutal Israel sejak Oktober 2023 berakhir.
“Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian di Cina untuk bersama-sama mengendalikan Gaza setelah perang. Alih-alih menolak terorisme, Mahmoud Abbas justru merangkul para pembunuh dan pemerkosa Hamas, yang menunjukkan wajah aslinya,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dalam sebuah posting di X.
“Pada kenyataannya, ini tidak akan terjadi karena kekuatan Hamas akan hancur, dan Abbas akan mengawasi Gaza dari jauh,” imbuh Katz.
Pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk mengumumkan bahwa partainya telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi dengan Fatah dan beberapa kelompok Palestina lainnya di Beijing, Cina.
“Hari ini kami menandatangani perjanjian persatuan nasional dan kami katakan bahwa cara untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional,” kata Marzuk seperti dikutip AFP, Selasa.
“Kami berkomitmen pada persatuan nasional dan kami menyerukannya (persatuan nasional),” tambahnya.
Al Jazeera melaporkan bahwa Fatah dan Hamas mengadakan pertemuan tiga hari di Beijing, Cina. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Hamas, Fatah, dan beberapa faksi Palestina lainnya dengan fokus membahas rekonsiliasi nasional.
Pertemuan yang berlangsung pada Ahad (21/7/2024) itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua Fatah, Mahmoud Alloul, dan Kepala Urusan Politik Hamas, Ismail Haniyeh.
“Kami, Fatah, terbuka untuk menyelesaikan dan menyingkirkan semua hambatan menuju rekonsiliasi di bawah kondisi sulit yang dialami Palestina dan perang genosida di Gaza,” kata pemimpin senior Fatah, Abdel Fattah Dawla.
Rekonsiliasi ini kembali diupayakan menyusul agresi brutal Israel terhadap Jalur Gaza yang berlanjut sejak Oktober 2023 dan telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina.
NewsRoom.id