NewsRoom.id -Sejumlah kebijakan aneh muncul selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bahkan hingga akhir pemerintahannya.
Mulai dari kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang mengharuskan pemotongan gaji pegawai sebesar 2 persen, pemotongan subsidi BBM, dan sebagainya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Hal terkini yang menggemparkan publik adalah kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor yang akan diberlakukan mulai awal tahun 2025.
Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah menilai kebijakan janggal tersebut akan berdampak buruk pada citra Jokowi di mata publik di akhir masa jabatannya.
“Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang paling menyengsarakan rakyat, kalau program-program yang tidak populer seperti itu terus berlanjut,” kata Dedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (21/7).
Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion itu juga menilai sejumlah kebijakan janggal yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik.
“Kebijakan mengejar pendapatan bisa jadi disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara,” ujarnya.
Kebijakan aneh ini, tambahnya, merupakan akibat dari buruknya manajemen pemerintahan dan sulitnya menekan korupsi.
“Dampaknya, kita dihadapkan pada negara yang hampir kehabisan sumber daya, korupsi sulit diatasi, dan program-program yang tidak prioritas terpaksa bermunculan,” pungkasnya.
NewsRoom.id









