NewsRoom.id – Kerugian PT Krakatau Steel (Kras) menjadi tanggung jawab Menteri BUMN Erick Thohir.
Direktur Utama PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan mengatakan, masalah kerugian Krakatau Steel merupakan masalah pemerintah.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
“Yang jadi masalah itu kan semua, direksi, menteri BUMN, juga menteri keuangan dan perdagangan (mengenai tarif dan perdagangan internasional),” tegas Anthony kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (7/7).
Kinerja PT Krakatau Steel Tbk masih terpuruk. Perusahaan baja itu masih terbebani utang akibat pendapatan perusahaan yang terus menurun.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan pada kuartal I-2024, pendapatan Kras turun 66,4 persen menjadi US$231,79 juta atau setara Rp3,79 triliun.
Kerugian periode berjalan, alias rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, juga membengkak hampir 60 persen, menjadi Rp462,58 miliar, dari USD18,27 juta pada tiga bulan pertama tahun lalu.
Sepanjang 2023, Kras mencatatkan rugi bersih sebesar 130,21 juta dolar AS, padahal tahun sebelumnya perusahaan pelat merah itu masih mampu meraup laba bersih sebesar 19,47 juta dolar AS.
Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia (BEI), total pendapatan Kras tahun buku 2023 hanya sebesar US$1,45 miliar, atau anjlok 35,27 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$2,24 miliar.
Dari sisi utang, per Maret 2024, Kras mencatat liabilitas sebesar US$2,33 miliar, termasuk pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US$1,36 miliar atau setara dengan Rp21,5 triliun.
NewsRoom.id
