OLEH: HENDARSAM MARANTOKO*
BEBERAPA waktu lalu, Presiden Jokowi menyoroti rumitnya proses perizinan di Indonesia. Hal itu disampaikannya pada peluncuran digitalisasi perizinan acara di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Presiden Jokowi mengaku langsung lemas saat mengetahui MotoGP Mandalika butuh 13 izin. Padahal Mandalika masuk dalam program strategis nasional sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika).
Fenomena ini menunjukkan bagaimana reformasi birokrasi belum terhubung dengan perubahan paradigma birokrasi lintas sektor dan daerah.
Meskipun sejak awal Presiden Jokowi telah mendorong reformasi birokrasi, terutama dengan pengaturan dan penyederhanaan sistem perizinan, serta berbagai terobosan. Namun, di tingkat sektoral dan daerah, masih menggambarkan fenomena patologi birokrasi.
Larmour (2007) menggambarkan bahaya patologi birokrasi yang dapat menjauhkan suatu negara dari tipe idealnya, dimana suatu negara harus memenuhi fungsi keadilan dalam pelayanan publik.
Visi utama reformasi birokrasi yang digagas Presiden Jokowi berpusat pada hadirnya kualitas pelayanan kelas dunia (Road Map 2020-2024). Reformasi birokrasi akan menjadi ekosistem pembangunan dalam mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Namun ironi yang terjadi di ranah praktis mencerminkan adanya kesenjangan antara semangat reformasi birokrasi dengan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bentuk reformasi birokrasi seakan terdistorsi oleh agenda seremonial tahunan yang berisi pemeringkatan, juara, dan pemberian penghargaan. Tak sedikit dari mereka yang bernasib sial diberi lampu merah, pertanda kepatuhan mereka sangat rendah. Hal yang paling disayangkan adalah ketika sebuah temuan dilaporkan.
Birokrasi Negara Melayani Negara
Pelayanan publik yang dijalankan birokrasi kita masih terjebak dalam paradigma kepatuhan formal. Praktik pelayanan publik nampaknya mengarah pada model “negara melayani negara”.
Model ini menempatkan persoalan pelayanan publik hanya sebagai penghilangan tugas dan tanggung jawab negara, tanpa perlu peduli dengan kualitas pelayanan. Tidak sedikit birokrat yang lebih sibuk menghindar dari temuan BPK dan KPK daripada memberikan inovasi dan terobosan untuk pelayanan yang berkualitas.
Audit BPK nampaknya jauh lebih penting dibandingkan nyawa seorang ayah yang meninggal dalam antrian pasien BPJS. Pantas saja pelayanan publik kita begitu lambat dan berbelit-belit.
Pemenuhan aspek formal tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan. Dalam paradigma reformasi birokrasi, kualitas pelayanan seharusnya menjadi sasaran utama, bukan kepatuhan terhadap kaidah formal.
Hubungan dikotomis yang tajam antara kepatuhan formal dan kualitas layanan merupakan masalah besar dalam paradigma birokrasi kita. Hal ini diperburuk dengan banyaknya peraturan formal yang tumpang tindih, lintas sektor dan daerah.
Sementara itu, di sektor swasta, kepatuhan terhadap aturan formal juga diwujudkan melalui audit dan laporan berkala, tetapi hal ini terkait erat dengan kualitas layanan. Sektor swasta mampu mengintegrasikan kedua aspek ini. Sementara itu, pelayanan publik yang birokratis menggambarkan dua elemen yang berada di kutub yang berbeda, bahkan saling bertentangan.
Sebagai ilustrasi sederhana, pada asuransi kesehatan swasta, pasien hanya perlu menyentuh kartu untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Sementara pada asuransi milik negara, perbedaannya bagaikan langit dan bumi, karena aturan birokrasi mengharuskan pengisian formulir pendaftaran sebelum menerima layanan.
Selain sebagai aturan, kepatuhan formal tampaknya lebih merupakan sebuah hambatan. Birokrat tidak bisa berbuat banyak untuk menciptakan inovasi guna mendorong reformasi dalam birokrasi.
Birokrasi yang Melayani Rakyat
Semangat reformasi birokrasi adalah mendorong sistem birokrasi pemerintah agar mampu menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik. Semangat ini harus didukung dengan perubahan paradigma birokrasi. Paradigma birokrasi yang melayani negara dalam praktiknya lebih menekankan pada aspek kepatuhan formal, daripada berorientasi pada efisiensi dan efektivitas.
Sebagai praktisi hukum, saya kerap menerima keluhan tentang rumitnya proses birokrasi kita. Mulai dari masalah sepele yang berkaitan dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, masalah perizinan, hingga kegiatan investasi dari kalangan kelas menengah ke atas.
Hal ini menunjukkan buruknya kualitas pelayanan publik kita tidak dibedakan berdasarkan strata sosial, karena ini merupakan permasalahan paradigma dan sistem birokrasi.
Berbagai keluhan pasien BPJS bisa menjadi bahan renungan bersama, betapa rumitnya proses yang harus dilalui untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bandingkan dengan perusahaan swasta yang justru jauh lebih siap dan efektif dalam melayani.
Pemerintah Joko Widodo berkomitmen menjadikan reformasi birokrasi sebagai bagian penting dari ekosistem pembangunan nasional. Sebagai salah satu pilar utama dalam membangun Indonesia maju, reformasi birokrasi harus diawali dengan reformasi birokrasi yang konsisten dan konsekuen.
Semangat keberlanjutan akan tetap terjaga dengan perubahan paradigma birokrasi yang harus sepenuhnya melayani kepentingan rakyat (pelayanan publik), bukan sekedar melayani negara.
Itulah pentingnya pergeseran paradigma yang perlu didorong kembali dalam mendorong reformasi birokrasi. Prinsip utamanya terletak pada kepemimpinan dan tata kelola yang baik, lintas sektor dan regional.
Kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki wewenang tertinggi, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk mengambil langkah besar untuk menerobos norma kepatuhan formal yang mendistorsi kualitas layanan.
Sekali lagi, ini tentang paradigma yang harus dianut oleh setiap orang yang bertindak atas nama birokrasi dalam melayani publik.
*(Penulis adalah Direktur Eksekutif Lisan Institute)
NewsRoom.id
