Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Jokowi: Seluruh Data Nasional Harus Tercatat Sebagai Cadangan Presiden Jokowi: Seluruh Data Nasional Harus Tercatat Sebagai Cadangan

- Redaksi

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (03/07/2024). (Foto: Humas Setkab/Oji)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dan menegaskan data nasional harus dicadangkan. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korsel di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

“Ya, semuanya sudah kami evaluasi,” ujarnya.

Presiden menekankan, data nasional harus dicatat sebagai cadangan untuk meminimalisir kejadian serupa.

Yang terpenting adalah semua harus ada solusinya agar tidak terjadi lagi,cadangan semua data nasional kita,” dia berkata.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS pada Jumat (28/06/2024). Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Dalam keterangannya usai rapat pleno tingkat menteri, Hadi menegaskan bahwa pembentukan cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ini sifatnya wajib, tidak lagi opsional. Jadi kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup, yaitu di DRC atau Cold Site di Batam dan bisa auto gate interactive service,” kata Hadi dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (7/1/2024).

Dengan adanya pengaturan backup wajib, maka setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan memiliki backup data dan layanan sebagai upaya menjaga keberlangsungan layanan apabila terjadi kejadian serupa di kemudian hari.

Pemerintah akan menyiapkan regulasi terkait penempatan data dan pencadangannya secara berlapis sesuai tingkatan klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka. “Jadi nanti ada data umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya yang akan disimpan di cloud, sehingga data di PDN tidak penuh,” kata Hadi. (KS/DNS)

NewsRoom.id

Berita Terkait

Belanja Iklan Kreator Diperkirakan Mencapai $37 Miliar Tahun Ini
Pencitraan X-Ray Baru Menunjukkan Buckyball Terpecah dalam Waktu Nyata
“Ini Benar-benar Kejutan”: Ahli Geologi Menemukan Anomali Lautan 4.250 Kaki di Bawah Permukaan
Keputusan Sepihak, Saya Tidak Diberi Klarifikasi Terbuka!
Kegagalan Akuntansi, Pengunduran Diri CEO, dan Perburuan Pemimpin Baru
Hewan Ikonik Pegunungan Rocky Ini Hilang, Para Peneliti Memperingatkan
Para Ilmuwan Menetapkan “Bahasa Aroma” Universal Pertama untuk Ganja dan Rami
Jokowi dan Megawati diharapkan bisa berdialog terkait persoalan ijazah

Berita Terkait

Sabtu, 22 November 2025 - 17:28 WIB

Belanja Iklan Kreator Diperkirakan Mencapai $37 Miliar Tahun Ini

Sabtu, 22 November 2025 - 16:57 WIB

Pencitraan X-Ray Baru Menunjukkan Buckyball Terpecah dalam Waktu Nyata

Sabtu, 22 November 2025 - 16:26 WIB

“Ini Benar-benar Kejutan”: Ahli Geologi Menemukan Anomali Lautan 4.250 Kaki di Bawah Permukaan

Sabtu, 22 November 2025 - 15:24 WIB

Keputusan Sepihak, Saya Tidak Diberi Klarifikasi Terbuka!

Sabtu, 22 November 2025 - 13:20 WIB

Kegagalan Akuntansi, Pengunduran Diri CEO, dan Perburuan Pemimpin Baru

Sabtu, 22 November 2025 - 12:18 WIB

Para Ilmuwan Menetapkan “Bahasa Aroma” Universal Pertama untuk Ganja dan Rami

Sabtu, 22 November 2025 - 11:47 WIB

Jokowi dan Megawati diharapkan bisa berdialog terkait persoalan ijazah

Sabtu, 22 November 2025 - 11:16 WIB

Jokowi dan Megawati diharapkan bisa berdialog terkait persoalan ijazah

Berita Terbaru

Headline

Keputusan Sepihak, Saya Tidak Diberi Klarifikasi Terbuka!

Sabtu, 22 Nov 2025 - 15:24 WIB