Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Jokowi: Seluruh Data Nasional Harus Tercatat Sebagai Cadangan Presiden Jokowi: Seluruh Data Nasional Harus Tercatat Sebagai Cadangan

- Redaksi

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (03/07/2024). (Foto: Humas Setkab/Oji)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dan menegaskan data nasional harus dicadangkan. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korsel di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

“Ya, semuanya sudah kami evaluasi,” ujarnya.

Presiden menekankan, data nasional harus dicatat sebagai cadangan untuk meminimalisir kejadian serupa.

Yang terpenting adalah semua harus ada solusinya agar tidak terjadi lagi,cadangan semua data nasional kita,” dia berkata.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS pada Jumat (28/06/2024). Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Dalam keterangannya usai rapat pleno tingkat menteri, Hadi menegaskan bahwa pembentukan cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ini sifatnya wajib, tidak lagi opsional. Jadi kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup, yaitu di DRC atau Cold Site di Batam dan bisa auto gate interactive service,” kata Hadi dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (7/1/2024).

Dengan adanya pengaturan backup wajib, maka setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan memiliki backup data dan layanan sebagai upaya menjaga keberlangsungan layanan apabila terjadi kejadian serupa di kemudian hari.

Pemerintah akan menyiapkan regulasi terkait penempatan data dan pencadangannya secara berlapis sesuai tingkatan klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka. “Jadi nanti ada data umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya yang akan disimpan di cloud, sehingga data di PDN tidak penuh,” kata Hadi. (KS/DNS)

NewsRoom.id

Berita Terkait

Ilmuwan Ungkap Pola Makan Sederhana yang Membantu Mencegah Sembelit
Penelitian Baru Menunjukkan Bagaimana Kemelekatan Memperkuat Cahaya
Update Bencana Aceh: 441.842 Warga Terdampak
Bukan penjarahan dan perusakan
Starbucks Strike Memasuki Kebuntuan Minggu Ketiga Dengan Kedua Sisi Bertahan Kuat
Gandum Baru yang Dapat Menyuburkan Sendiri Dapat Mengubah Pertanian
Algoritma Baru Mengungkap Rahasia Kimia di Balik Propilena yang Lebih Murah dan Bersih
Evakuasi Korban Banjir Hampir Rampung di Pidie Jaya, Logistik Udara Dikerahkan ke Daerah Terisolasi

Berita Terkait

Senin, 1 Desember 2025 - 07:15 WIB

Ilmuwan Ungkap Pola Makan Sederhana yang Membantu Mencegah Sembelit

Senin, 1 Desember 2025 - 06:44 WIB

Penelitian Baru Menunjukkan Bagaimana Kemelekatan Memperkuat Cahaya

Senin, 1 Desember 2025 - 06:13 WIB

Update Bencana Aceh: 441.842 Warga Terdampak

Senin, 1 Desember 2025 - 05:41 WIB

Bukan penjarahan dan perusakan

Senin, 1 Desember 2025 - 03:37 WIB

Starbucks Strike Memasuki Kebuntuan Minggu Ketiga Dengan Kedua Sisi Bertahan Kuat

Senin, 1 Desember 2025 - 02:35 WIB

Algoritma Baru Mengungkap Rahasia Kimia di Balik Propilena yang Lebih Murah dan Bersih

Senin, 1 Desember 2025 - 02:04 WIB

Evakuasi Korban Banjir Hampir Rampung di Pidie Jaya, Logistik Udara Dikerahkan ke Daerah Terisolasi

Senin, 1 Desember 2025 - 01:33 WIB

3 Alasan Roy Suryo Cs Tolak Mediasi dengan Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu, Enggan Minta Maaf

Berita Terbaru

Headline

Update Bencana Aceh: 441.842 Warga Terdampak

Senin, 1 Des 2025 - 06:13 WIB

Headline

Bukan penjarahan dan perusakan

Senin, 1 Des 2025 - 05:41 WIB