Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Jokowi: Seluruh Data Nasional Harus Tercatat Sebagai Cadangan Presiden Jokowi: Seluruh Data Nasional Harus Tercatat Sebagai Cadangan

- Redaksi

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (03/07/2024). (Foto: Humas Setkab/Oji)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dan menegaskan data nasional harus dicadangkan. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korsel di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

“Ya, semuanya sudah kami evaluasi,” ujarnya.

Presiden menekankan, data nasional harus dicatat sebagai cadangan untuk meminimalisir kejadian serupa.

Yang terpenting adalah semua harus ada solusinya agar tidak terjadi lagi,cadangan semua data nasional kita,” dia berkata.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS pada Jumat (28/06/2024). Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Dalam keterangannya usai rapat pleno tingkat menteri, Hadi menegaskan bahwa pembentukan cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ini sifatnya wajib, tidak lagi opsional. Jadi kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup, yaitu di DRC atau Cold Site di Batam dan bisa auto gate interactive service,” kata Hadi dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (7/1/2024).

Dengan adanya pengaturan backup wajib, maka setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan memiliki backup data dan layanan sebagai upaya menjaga keberlangsungan layanan apabila terjadi kejadian serupa di kemudian hari.

Pemerintah akan menyiapkan regulasi terkait penempatan data dan pencadangannya secara berlapis sesuai tingkatan klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka. “Jadi nanti ada data umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya yang akan disimpan di cloud, sehingga data di PDN tidak penuh,” kata Hadi. (KS/DNS)

NewsRoom.id

Berita Terkait

Video AI Satwa Liar Menipu Jutaan Orang dan Membahayakan Hewan Asli
Teknologi Baru Memangkas Biaya Produksi Kelp sebesar 85%
Korban tewas akibat banjir Sumatera mencapai 604 orang
Korban Tewas Banjir Sumut Hingga Senin Sore Capai 604 Orang, 464 Orang Belum Ditemukan
Knix Mempercepat Pertumbuhan Ritel Dengan Toko Baru dan Kemitraan
Puisi Berusia 750 Tahun Mengungkapkan Sabana di India Jauh Lebih Tua Dari Yang Kita Duga
Ilmuwan Menemukan Atmosfer Purba Bumi Mungkin Memicu Kehidupan
Kepala BNPB Suharyanto hanya meminta maaf kepada Bupati Tapsel, bukan kepada korban terdampak bencana

Berita Terkait

Selasa, 2 Desember 2025 - 09:08 WIB

Video AI Satwa Liar Menipu Jutaan Orang dan Membahayakan Hewan Asli

Selasa, 2 Desember 2025 - 08:37 WIB

Teknologi Baru Memangkas Biaya Produksi Kelp sebesar 85%

Selasa, 2 Desember 2025 - 07:35 WIB

Korban Tewas Banjir Sumut Hingga Senin Sore Capai 604 Orang, 464 Orang Belum Ditemukan

Selasa, 2 Desember 2025 - 05:32 WIB

Knix Mempercepat Pertumbuhan Ritel Dengan Toko Baru dan Kemitraan

Selasa, 2 Desember 2025 - 05:00 WIB

Puisi Berusia 750 Tahun Mengungkapkan Sabana di India Jauh Lebih Tua Dari Yang Kita Duga

Selasa, 2 Desember 2025 - 04:29 WIB

Ilmuwan Menemukan Atmosfer Purba Bumi Mungkin Memicu Kehidupan

Selasa, 2 Desember 2025 - 03:27 WIB

Kepala BNPB Suharyanto hanya meminta maaf kepada Bupati Tapsel, bukan kepada korban terdampak bencana

Selasa, 2 Desember 2025 - 01:22 WIB

Sebuah Langkah Yang Terbukti Sangat Menakjubkan Bagi Para Penonton

Berita Terbaru

Headline

Teknologi Baru Memangkas Biaya Produksi Kelp sebesar 85%

Selasa, 2 Des 2025 - 08:37 WIB