Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

“Saya sudah sering sampaikan bahwa WTP itu bukan prestasi, tapi WTP itu kewajiban kita, kewajiban untuk menggunakan APBN dengan baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasakan bahwa setiap tahun pasti akan diaudit, pasti akan diperiksa,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Presiden menegaskan, menjadi kewajiban untuk menggunakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD dengan baik.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyoroti tantangan global yang bergejolak, termasuk geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Tahun ini, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi global melambat dan terjadi krisis ekonomi di beberapa kawasan. Namun, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada kuartal pertama tahun ini dan inflasi yang terkendali. Menurutnya, semua itu merupakan modal dasar dalam membangun negara ini.

“Namun, untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus tangkas, cepat, dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang saat ini sangat sempit. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara berimbang. Kita tidak boleh terikat dengan rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus pada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan bermanfaat oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan bagi negeri ini.”

Presiden menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien. Apalagi, lanjutnya, Indonesia saat ini tengah berada dalam era transisi pemerintahan. Presiden mengharapkan dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa dalam transisi pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan lancar.

“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk terus memperbaiki ekosistem tata kelola, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintah saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depannya akan selalu mencermati setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.”

Di akhir sambutannya, Presiden Republik Indonesia meminta kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna memperbaiki pengelolaan keuangan APBN dan APBD.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (FID/ABD)