Warisan Utang Jokowi Capai Rp 8.353 T, INDEF: Negara Bisa Terkena Stroke

- Redaksi

Kamis, 4 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NewsRoom.id -Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, pemerintah tercatat meninggalkan warisan utang hingga Rp8.353 triliun hingga Mei 2024.

Bahkan, pemerintah juga memiliki utang jatuh tempo yang mencapai Rp3.749 triliun pada periode 2025-2029, atau di era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Menanggapi warisan utang yang menggunung, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai negara bisa mengalami 'stroke' jika nilai utang tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal atau penerimaan negara.

“Jadi memang kita punya legacy utang yang luar biasa. Sampai Mei 2024, kita punya utang sekitar Rp 8.300 triliun, kemudian jatuh tempo di 2025 sampai 2029, itu sekitar Rp 3.749 triliun. Sementara tahun depan Rp 800 triliun dulu,” kata Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti dalam Diskusi Publik daring mengenai Legacy Utang Jokowi, Kamis (4/7).

“Kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas penerimaan negara, saya tidak bisa bayangkan, apakah negara ini akan mengalami pukulan ketiga? Semoga tidak,” lanjutnya.

Eshter mengatakan, pemerintah perlu waspada dan mengelola keuangan dengan baik, apalagi pemerintahan mendatang punya berbagai program, seperti makan siang gratis, hingga pembangunan ibu kota baru, IKN, yang nilainya besar dan fantastis.

“Kita hitung saja, misalnya program IKN sebesar Rp466 triliun yang dianggarkan dari APBN. Kedua, program makan siang gratis juga dianggarkan sebesar Rp466 triliun, sama dengan program IKN yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun pada tahun pertama. Jadi mau tidak mau, pemerintah ke depan harus lebih banyak lagi menghasilkan pendapatan untuk memperluas kapasitas fiskal,” lanjut Eshter.

Selain itu, pemerintah, kata Eshter, juga perlu melakukan efisiensi dan memilih program-program pemerintah yang menjadi prioritas ke depan, yang memiliki multiplier effect atau dampak jangka panjang.

“Minimal pemerintah perlu memilih program yang benar-benar multiplier effect, yang luas dan berdampak jangka panjang. Seperti apa? Memperkuat SDM, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat permodalan, dan transfer teknologi,” ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indef, berikut ini adalah langkah-langkah utama yang telah dilakukan negara-negara maju untuk mengembangkan ekonomi nasionalnya.

NewsRoom.id

Berita Terkait

Monev TA 2025: Kunci Transparansi dan Keberhasilan Pembangunan di Kampung Rantau Jaya
Setelah 50 Tahun, Ahli Kimia MIT Akhirnya Mensintesis Senyawa Anti Kanker yang Sulit Didapat
Dokter UGD Memperingatkan Penyakit Ganja yang Berkembang Pesat
Klaim Zulfa Mustofa yang mendapat restu Ma'ruf Amin dibantah pihak keluarga
Target Membuka Design Led, Satu-Satunya Toko SoHo Di Broadway
Menulis Ulang Optik Kuantum: Ilmuwan Merekayasa Foton dalam Ruang dan Waktu
Ilmuwan Mengamati Siklus Berputar dalam 140 Triliun Detik
Ribuan Kayu Bulat yang Ditempel Stiker Kementerian Kehutanan Viral Terkait Banjir Sumatera, Bantah Direktur

Berita Terkait

Rabu, 10 Desember 2025 - 18:52 WIB

Monev TA 2025: Kunci Transparansi dan Keberhasilan Pembangunan di Kampung Rantau Jaya

Rabu, 10 Desember 2025 - 18:21 WIB

Setelah 50 Tahun, Ahli Kimia MIT Akhirnya Mensintesis Senyawa Anti Kanker yang Sulit Didapat

Rabu, 10 Desember 2025 - 17:50 WIB

Dokter UGD Memperingatkan Penyakit Ganja yang Berkembang Pesat

Rabu, 10 Desember 2025 - 16:48 WIB

Klaim Zulfa Mustofa yang mendapat restu Ma'ruf Amin dibantah pihak keluarga

Rabu, 10 Desember 2025 - 15:15 WIB

Target Membuka Design Led, Satu-Satunya Toko SoHo Di Broadway

Rabu, 10 Desember 2025 - 14:13 WIB

Ilmuwan Mengamati Siklus Berputar dalam 140 Triliun Detik

Rabu, 10 Desember 2025 - 13:42 WIB

Ribuan Kayu Bulat yang Ditempel Stiker Kementerian Kehutanan Viral Terkait Banjir Sumatera, Bantah Direktur

Rabu, 10 Desember 2025 - 13:11 WIB

Ribuan Kayu Bulat yang Ditempel Stiker Kementerian Kehutanan Viral Terkait Banjir Sumatera, Bantah Direktur

Berita Terbaru