Faisal Basri: Tol Laut Itu Istilah yang Salah

NewsRoom.id -Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dibiayai utang menjadi sorotan. Sejak memimpin negara pada tahun 2014, Jokowi sangat antusias membangun infrastruktur. Namun, pada kenyataannya, capaian pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan intensitas infrastruktur yang dibangun.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik pola pembangunan Jokowi yang akhirnya menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.

Faisal mengatakan, skema pembangunan yang dijalankan Jokowi justru tak kunjung meningkatkan indeks kinerja logistik nasional.

“Nggak semuanya bisa bebas pulsa, kayak gitu. Yang penting, apa yang kita bangun? Untuk menekan biaya logistik, untuk meningkatkan mobilitas. Malah di era Jokowi, (8:20) infrastruktur dibangun, indeks kinerja logistik kita turun dari 40-an ke 60-an. Sekarang sudah keren. Saya tidak anti infrastruktur, karena infrastruktur kita memang kurang,” kata Faisal seperti dikutip RMOL dari kanal Youtube INDEF, Rabu (28/8).

“Tapi jangan tiru China, jangan tiru Amerika, jangan tiru Eropa, mereka negara kontinental. Infrastruktur yang dibutuhkan berbeda dengan negara maritim, negara kepulauan dengan 17.500 pulau. Yang seharusnya menjadi andalan adalah transportasi laut. Tapi kalau diperhatikan, presentase transportasi laut terhadap PDB di era Jokowi justru menurun,” imbuhnya.

Jadi, lanjutnya, visi Jokowi membangun poros maritim dunia dan tol laut pada 2014 hanya sekadar slogan.

“Jadi jargonnya tol laut saja. Tol laut itu hanya istilah yang menyesatkan. Di laut itu jalan tol semua, bebas hambatan, tidak ada polisi tidur, tidak ada portal, tidak ada apa-apa. Jadi, mentalitasnya masih darat. Kalau kita lihat misalnya, disparitas harga antardaerah di Indonesia itu tergolong (masih) sangat tinggi,” jelasnya.

Ia mencontohkan Malaysia yang memiliki Semenanjung Malaya dan daratan utama di Pulau Kalimantan. Kesenjangan harga sangat rendah, karena infrastrukturnya disesuaikan dengan kebutuhan kawasan.

“Malaysia punya Sabah, Sarawak, dan semenanjung, harganya hampir sama, karena sistem transportasinya bagus,” katanya.