Hasto Putar Ulang Rekaman Suara Diduga Jokowi Ancam Penegak Hukum: Ini Bentuk Intimidasi

- Redaksi

Minggu, 18 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NewsRoom.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memutar ulang rekaman yang diduga memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam aparat penegak hukum.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Menurutnya, ancaman itu merupakan bentuk nyata ancaman Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Awalnya, Hasto memberikan tanggapan terkait pencabutan dukungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terhadap Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Dikatakannya, keputusan itu merupakan kedaulatan partai untuk menentukan arah dukungannya.

“Tetapi itu hak kedaulatan Partai NasDem, kami tidak ikut campur. Hanya saja masyarakat melihat ini tidak lazim, ada beberapa hal yang seolah ditutup-tutupi, makanya politik harus transparan. Ini bagian dari apa yang kami lihat dari berbagai upaya untuk mencoba meredamnya,” kata Hasto di pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Hasto kemudian menyinggung upaya Jokowi menggunakan UU tersebut untuk melancarkan serangkaian rencananya. Dalam rekaman itu, suara yang diduga milik mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengancam Ketua KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri.

“Jangan main-main, sekali lagi, saya sendiri yang melakukannya, dengan cara saya sendiri. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, saya bisik-bisik saja, ada yang main-main di situ. Ya, saya tidak mungkin mengintip sendiri,” kata suara yang diduga mirip Jokowi itu.

Lebih lanjut, Hasto kemudian menilai sikap tersebut tidaklah bijak sebab seorang pemimpin berusaha menggunakan segala cara, termasuk intimidasi, agar kepentingannya dapat terwujud.

“Dengan adanya kemerdekaan ini, semestinya setiap orang bebas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapatnya, namun harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional, tidak boleh ada yang melakukan intimidasi,” tuturnya.

NewsRoom.id

Berita Terkait

Gubernur Sumbar Batalkan Pesta Pernikahan Putrinya Karena Bencana, Minta Maaf pada Para Undangan
Video AI Satwa Liar Menipu Jutaan Orang dan Membahayakan Hewan Asli
Teknologi Baru Memangkas Biaya Produksi Kelp sebesar 85%
Korban tewas akibat banjir Sumatera mencapai 604 orang
Korban Tewas Banjir Sumut Hingga Senin Sore Capai 604 Orang, 464 Orang Belum Ditemukan
Knix Mempercepat Pertumbuhan Ritel Dengan Toko Baru dan Kemitraan
Puisi Berusia 750 Tahun Mengungkapkan Sabana di India Jauh Lebih Tua Dari Yang Kita Duga
Ilmuwan Menemukan Atmosfer Purba Bumi Mungkin Memicu Kehidupan

Berita Terkait

Selasa, 2 Desember 2025 - 11:43 WIB

Gubernur Sumbar Batalkan Pesta Pernikahan Putrinya Karena Bencana, Minta Maaf pada Para Undangan

Selasa, 2 Desember 2025 - 08:37 WIB

Teknologi Baru Memangkas Biaya Produksi Kelp sebesar 85%

Selasa, 2 Desember 2025 - 08:06 WIB

Korban tewas akibat banjir Sumatera mencapai 604 orang

Selasa, 2 Desember 2025 - 07:35 WIB

Korban Tewas Banjir Sumut Hingga Senin Sore Capai 604 Orang, 464 Orang Belum Ditemukan

Selasa, 2 Desember 2025 - 05:32 WIB

Knix Mempercepat Pertumbuhan Ritel Dengan Toko Baru dan Kemitraan

Selasa, 2 Desember 2025 - 05:00 WIB

Puisi Berusia 750 Tahun Mengungkapkan Sabana di India Jauh Lebih Tua Dari Yang Kita Duga

Selasa, 2 Desember 2025 - 04:29 WIB

Ilmuwan Menemukan Atmosfer Purba Bumi Mungkin Memicu Kehidupan

Selasa, 2 Desember 2025 - 03:27 WIB

Kepala BNPB Suharyanto hanya meminta maaf kepada Bupati Tapsel, bukan kepada korban terdampak bencana

Berita Terbaru