Hasto Sebut Rekaman Bisikan UU Jokowi Sangat Berbahaya, Presiden Tak Boleh Ucapkan Itu

NewsRoom.id – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara dalam rekaman video yang disiarkannya sangat berbahaya.

“Ya rekamannya sangat jelas, kami minta klarifikasi, karena itu sangat berbahaya dan tidak boleh dikatakan oleh seorang presiden,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Plaza Timur Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Sebelumnya, Hasto memperlihatkan rekaman video yang disebutnya berisi pernyataan Jokowi yang berniat menggunakan hukum dan berbisik kepada sejumlah aparat penegak hukum.

Pernyataan presiden dua periode itu menurut Hasto kurang tepat. Ia pun menegaskan, seharusnya Jokowi mengatakan dengan tegas untuk menangkap pihak-pihak yang melakukan tindakan seperti judi online hingga korupsi.

“Harusnya pernyataan Presiden, siapa pun yang jadi bandar judi online akan saya tangkap, siapa pun yang mencuri sumber daya alam lewat penambangan liar akan saya tangkap, siapa pun yang korup akan saya tangkap. Seharusnya seperti itu,” katanya.

Hasto memperlihatkan rekaman suara Jokowi kepada awak media, usai menghadiri upacara HUT RI ke-79 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (17/8/2024).

Terbaru, pihak istana mengeluarkan pernyataan terkait rekaman tersebut. Dikutip dari Kompasm.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantahnya.

“Tudingan Bapak Hasto Kristiyanto bahwa Presiden Jokowi menggunakan penegakan hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu adalah tidak benar. Apalagi narasi tersebut dibumbui dengan drama berupa pemutaran rekaman video yang disebut-sebut sebagai suara Presiden Jokowi,” kata Ari saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (18/8/2024).

Ari mengatakan, rekaman video tersebut merupakan cuplikan pidato atau sambutan Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Tahun 2019 Pemerintah Pusat dan Forkopimda, di SICC Sentul pada 13 November 2019. Pidato Presiden dalam rapat tersebut dapat diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media.

Ari menambahkan, konteks pernyataan Presiden pada acara 2019 itu adalah untuk memastikan tidak ada pihak yang menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kinerja ekspor-impor. Semua itu, kata Ari, demi kepentingan bangsa.