NewsRoom.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyoroti strategi pemerintah dalam menarik utang untuk menutupi kebutuhan belanja negara.
Puan mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tantangan gejolak dan ketidakpastian global yang terjadi bertahun-tahun.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Hal itu tercermin dari realisasi penerimaan negara, terutama yang bersumber dari pajak, yang mengalami penurunan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan negara pada tahun ini memang mengalami penurunan, di mana hingga Juli 2024, realisasinya turun hingga 4,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“APBN sebagai salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan telah mengalami koreksi yang sangat dalam dari sisi ruang fiskal,” kata Puan dalam pidato pada Sidang Paripurna I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Di sisi lain, untuk menanggapi ketidakpastian global, pemerintah perlu mengeluarkan lebih banyak dana untuk subsidi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat, terutama masyarakat rentan.
Akibatnya, pemerintah perlu membiayai dirinya sendiri melalui utang untuk menutupi defisit antara penerimaan dan pengeluaran negara.
“Penurunan pendapatan pajak dan perlunya peningkatan belanja subsidi sangat besar,” katanya.
“Jadi pilihan pahit yang kami buat adalah menanggung utang yang sangat besar,” lanjutnya.
Nilai utang pemerintah tercatat meningkat, di mana hingga akhir Juli 2024 nilainya mencapai Rp8.502,69 triliun.
Kendati demikian, Puan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang telah menggenjot perekonomian nasional yang terpukul akibat pandemi Covid-19.
“Ini patut kita syukuri bersama, karena banyak negara lain yang belum pulih sepenuhnya, apalagi ekonominya juga belum tumbuh 5 persen per tahun,” ujarnya.
NewsRoom.id