NewsRoom.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai partainya sengaja dibungkam pasca Pemilu dan menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Termasuk, dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Megawati juga menyinggung soal penamaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang disebut-sebut menggabungkan parpol pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan PKS, PKB, dan Nasdem.
Mantan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD pun menanggapi pernyataan Megawati.
Ia mengatakan, permainan politik di tingkat lapangan memang bermacam-macam bentuknya.
“Permainan politik di level lapangan itu kan bisa macam-macam,” kata Mahfud MD saat ditemui usai jalan pagi bersama Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) di kawasan Epiwalk Riverside, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
Meski demikian, Mahfud MD enggan berkomentar lebih jauh terkait isu ini.
Menurutnya, PDIP lebih memahami pernyataan Megawati dan kondisi politik saat ini.
“Saya bukan PDIP. Saya tidak tahu. Kalau memang begitu, biarlah itu wacana politik,” katanya.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebelumnya merasa iba dengan kondisi partainya menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Menurut Megawati, dinamika kerja sama antarpartai politik (parpol) di Pilkada 2024 bersifat terkotak-kotak.
“Lucu kalau lihat pilkada sekarang, ini tidak bisa sama dengan itu, ini tidak bisa sama dengan itu,” kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku menaruh perhatian besar terhadap hal tersebut.
“Kemudian saya sering berkata dalam hati, 'malu banget PDIP dikekang, dikepung, dan dibiarkan begitu saja',” tutur Megawati.
Megawati kemudian menyinggung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. KIM Plus disebut-sebut akan menggabungkan partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan PKS, PKB, dan NasDem.
“Wah, yang satu lagi namanya apa, KIM Plus. Apa plusnya KIM Plus? (PKS) Oh ya, begitu ya?” katanya.
Ia menegaskan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum.
“Jadi kenapa harus ada pemilihan langsung, agar rakyat bisa menjadi hakim tertinggi. Mereka akan memilih pemimpinnya dengan hati nurani dan akal budinya,” tegas Megawati.
NewsRoom.id
