Syarat Calon Golkar Diduga Diubah Demi Lolosnya Gibran

NewsRoom.id -Persyaratan 5 tahun sebagai pengurus untuk menjadi calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar sangat mungkin diubah guna meloloskan Gibran Rakabuming Raka menggantikan Airlangga Hartarto.

Menurut komunikator politik dan hukum nasional Tamil Selvan alias Kang Tamil, sejak 5 tahun lalu ia mengatakan kursi Ketum Golkar sudah dipersiapkan untuk Joko Widodo. Sementara Airlangga hanya sebagai pengawal jabatan sembari menunggu momen yang tepat bagi Jokowi untuk mengambil alih.

“Analisis saya sederhana, karena Jokowi butuh posisi politik yang kuat, untuk tetap berada di pusaran kekuasaan. Hal itu diperkuat pada 2024 Jokowi bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan PDIP, sehingga menjadi Ketua Umum Golkar adalah cara untuk mengimbangi kekuasaan dan bermain,” kata Kang Tamil kepada RMOL, Selasa (13/8).

Namun, pasca Pilpres 2024, lanjut Kang Tamil, situasi politik berubah. Di mana, Gibran menjadi Wakil Presiden dan lebih membutuhkan posisi Ketum Golkar agar tidak dijadikan “ban serep” dalam kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Meskipun kita tahu bahwa Bapak Prabowo memiliki jiwa kesatria, dan telah berkomitmen untuk membagi porsi tugas kepada Gibran, namun nampaknya Jokowi belum sepenuhnya percaya kepada beliau dan dengan menjadi Ketua Umum Golkar bagi Gibran, merupakan salah satu cara agar pembagian kewenangan presiden dan wakil presiden tetap dilakukan oleh Bapak Prabowo,” terang Kang Tamil.

Sementara itu, terkait aturan Ketum Golkar harus sudah menjadi pengurus selama 5 tahun, kata dosen Universitas Dian Nusantara itu, hal itu bisa saja diubah. Mengingat, dalam Munas mendatang, pembahasan akan lebih dulu pada perubahan dan penyempurnaan AD/ART, baru setelah itu dilakukan pengesahan pada pemilihan Ketum baru.

“Jadi kemungkinan syarat itu akan dihapus dari AD/ART baru pada Munas Desember 2024. Kemudian yang satu lagi, terkait pemilihan ketua umum, itu diatur dalam tata tertib munas, mungkin saja meskipun aturan tentang 5 tahun sebagai pengurus itu ada di AD/ART, tapi kalau tidak ada klausul dalam tata tertib pemilihan ketua umum, maka sah-sah saja Gibran maju,” kata Kang Tamil.

“Artinya, tidak ada halangan apa pun bagi Gibran untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar,” tegasnya.

Sebaliknya, jika deklarasi Gibran dilakukan sekarang, maka akan menguntungkan Golkar di Pilkada 2024. Sebab, pemilih Jokowi dan Gibran sudah pasti akan cenderung memilih calon dari Golkar.

“Karena itulah saya melihat pengambilalihan Golkar oleh Pak Jokowi, baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan Gibran, sebagai upaya membangun kekuatan politik, agar tidak dirugikan oleh kawan maupun lawan dalam perjalanan politik ke depannya,” pungkas Kang Tamil.