Tunisia: Kais Saied dan Dua Kandidat Lainnya Diizinkan Mencalonkan Diri dalam Pemilihan Presiden

Komisi pemilihan umum Tunisia mengatakan pada hari Minggu bahwa tiga kandidat, termasuk Presiden petahana Kais Saied, telah diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang di tengah tuduhan luas bahwa pesaing serius telah dikesampingkan.

Dua tahun setelah pemilihannya pada tahun 2019, Saied, kini berusia 66 tahun, membubarkan parlemen, mengambil alih kekuasaan yang luas dan mulai memerintah dengan dekrit dalam sebuah tindakan yang digambarkan oleh oposisi sebagai kudeta.

Ia kini mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober. Dua kandidat lainnya adalah mantan anggota parlemen Zouhair Maghzaoui, yang mendukung perebutan kekuasaan oleh Saied, dan Ayachi Zammel, yang memimpin sebuah partai yang kurang dikenal.

Farouk Bouasker, presiden Otoritas Tinggi Independen untuk Pemilihan Umum (Isie), mengatakan dalam konferensi pers bahwa 14 kandidat presiden dilarang mencalonkan diri karena “tidak memperoleh cukup dukungan”.

Para kritikus mengatakan para kandidat presiden menghadapi kendala yang signifikan dalam upaya mereka untuk menantang Saied. Pihak berwenang Tunisia dituduh menggunakan penahanan sewenang-wenang dan hambatan administratif untuk memastikan terpilihnya kembali Saeid.

Awal minggu ini, pengadilan Tunisia menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara kepada empat calon presiden potensial dan melarang mereka mencalonkan diri atas tuduhan membeli suara.

Sementara itu, tokoh oposisi terkemuka dan calon potensial, Abir Moussi, dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Agar memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan, para kandidat harus menyerahkan daftar tanda tangan dari 10.000 pemilih terdaftar, dengan sedikitnya 500 tanda tangan dari setiap daerah pemilihan atau mendapat dukungan dari anggota parlemen atau pejabat setempat. Isie juga mensyaratkan para kandidat untuk memiliki catatan kriminal yang bersih.

Beberapa kandidat presiden terkemuka mengatakan pihak berwenang telah menolak permintaan mereka untuk mengakses catatan kriminal mereka, persyaratan baru untuk mendaftar sebagai kandidat.

Yang lain mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh formulir dukungan yang diperlukan.

Sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Saied, konstitusi Tunisia ditulis ulang pada tahun 2022 untuk membentuk rezim presidensial dengan parlemen yang memegang kekuasaan sangat terbatas.

Selama 18 bulan terakhir, lebih dari 60 suara kritis telah dituntut berdasarkan Dekrit 54, undang-undang yang disahkan oleh Saied pada tahun 2022 untuk memerangi “berita palsu,” menurut Sindikat Jurnalis Nasional Tunisia (SNJT).

Selain itu, lebih dari 20 lawan Saied telah ditahan sejak serangkaian penangkapan dimulai pada Februari 2023.