Utusan khusus AS untuk Sudan, Tom Perriello, mengatakan bahwa banyak pihak eksternal yang menambah bahan bakar konflik di Sudan, dan ini tentu saja meresahkan rakyat Sudan dan mereka ingin konflik ini dihentikan, seperti yang dikatakannya.
Ia menekankan bahwa PBB sedang berupaya untuk menerapkan dan memperpanjang embargo senjata terhadap Darfur, dan juga fokus dalam jangka pendek untuk memastikan akses terhadap makanan dan obat-obatan bagi orang-orang yang menghadapi kelaparan.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
“Kami ingin mengakhiri pengeboman tanpa pandang bulu, terutama yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat,” kata Perriello.
“Kami melihat semakin banyak aktor eksternal (…) yang mengganggu stabilitas situasi di Sudan, dan rakyat Sudan tentu saja kesal dengan hal itu dan ingin hal itu dihentikan. Kami telah berupaya untuk menegakkan dan memperpanjang embargo senjata terhadap Darfur di Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
— Utusan Khusus AS untuk Sudan Tom Perriello (@USSESudan) 30 Agustus 2024
Ia juga menyampaikan harapannya agar kode etik yang disetujui oleh kelompok “Sekutu untuk Menyelamatkan Nyawa dan Perdamaian di Sudan” segera berlaku dan akan membantu mengurangi atau menghilangkan pelanggaran dan kekejaman yang terjadi di negara tersebut.
“Tidak ada alasan di masa mendatang untuk mencoba menghindari komitmen yang telah dibuat kedua belah pihak,” kata Perriello. “Itulah sebabnya kami terus bekerja, setiap hari dan setiap minggu, untuk mencoba agar kedua belah pihak melanjutkan kesepakatan mereka untuk mencapai Jeddah dan sekitarnya.”
Persimpangan Adrei dibuka
Hal ini terjadi ketika seorang sumber pribadi di pemerintah Sudan mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa diskusi diadakan antara pemerintah Sudan dan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amina Mohammed, kemarin, Jumat, di Port Sudan, yang membahas isu-isu penting terkait dengan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui perbatasan Adre dengan Chad.
Pertemuan itu terjadi setelah Dewan Berdaulat Sudan memutuskan untuk membuka penyeberangan selama 3 bulan untuk memfasilitasi kedatangan bantuan bagi mereka yang terkena dampak.
Sumber tersebut menyatakan bahwa pemerintah Sudan menyampaikan serangkaian prinsip dan persyaratan operasional selama pertemuan tersebut, termasuk mencatat perlunya tidak menggunakan bantuan kemanusiaan untuk tujuan ekonomi atau politik, dan berkomitmen pada kemerdekaan dan tidak mengeksploitasinya untuk tujuan militer.
Sementara itu, Amina Mohammed mengatakan bahwa kunjungannya ke Sudan adalah untuk memantau perkembangan situasi. Ia menghargai langkah pemerintah Sudan untuk membuka perbatasan Adre bagi bantuan kemanusiaan bagi warga yang terkena dampak perang.
Perlu dicatat bahwa Sudan telah menyaksikan perang hebat sejak April 2023 antara tentara yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat yang dipimpin oleh mantan wakilnya, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti).
Jaringan NewsRoom.id
Terkait
NewsRoom.id