Arab Saudi Umumkan Pembentukan Aliansi Internasional untuk Mendirikan Negara Palestina

NewsRoom.id – Arab Saudi mengumumkan pembentukan aliansi internasional yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina dan menerapkan solusi dua negara. Inisiatif ini diumumkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, di sela-sela rangkaian sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

“Atas nama negara-negara Arab dan Islam, bersama dengan mitra kami di Eropa, kami mengumumkan peluncuran Aliansi Internasional untuk Menerapkan Solusi Dua Negara,” kata Faisal, Kamis (26/9/2024).

“Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam inisiatif ini,” katanya pada pertemuan tingkat menteri.

Saat berbicara di sela-sela rangkaian sidang Majelis Umum PBB di New York terkait isu Palestina dan upaya perdamaian, Menlu Faisal tidak merinci mengenai aliansi tersebut. Faisal, sementara itu, mengutuk krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perang di Gaza serta pelanggaran serius yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat, kata kantor berita tersebut. Badan Pers Saudi (SPA).

Dia menggambarkan tindakan Israel sebagai bagian dari kebijakan pendudukan dan ekstremisme kekerasan yang lebih luas.

“Hak untuk membela diri tidak bisa membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, penghancuran sistematis, pemindahan paksa, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, hasutan kebencian, dehumanisasi,” katanya. “…atau penggunaan penyiksaan secara sistematis, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan lainnya yang didokumentasikan menurut laporan PBB,” tambahnya.

Terkait meningkatnya kekerasan di kawasan, termasuk serangan Israel yang masih berlangsung di Lebanon, Faisal memperingatkan potensi konflik yang lebih luas. Dunia, kata dia, sedang menyaksikan peningkatan ketegangan yang membahayakan masyarakat Lebanon dan memicu kemungkinan terjadinya perang yang membahayakan kawasan dan seluruh dunia.

Faisal juga mendesak diakhirinya segera perang yang sedang berlangsung dan segala pelanggaran hukum internasional. Faisal juga mempertanyakan kredibilitas sistem internasional.

Menteri lebih lanjut menekankan bahwa pembentukan negara Palestina yang merdeka adalah hak fundamental dan landasan perdamaian, bukan sekadar hasil akhir yang harus dinegosiasikan dalam proses politik jangka panjang.

“Kami mengapresiasi negara-negara yang baru-baru ini mengakui Palestina dan kami menyerukan kepada semua negara untuk menunjukkan keberanian dan mengambil langkah yang sama, mengikuti konsensus internasional yang diwakili oleh 149 negara yang telah mengakui Palestina,” ujarnya.