Bahlil Kritik Airlangga Hartarto Soal Kuota Kursi Menteri, Sebut Golkar Tak Pernah Menuntut: Lihat Perkembangannya

NewsRoom.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya tidak pernah meminta langsung jabatan menteri kepada presiden terpilih.

Namun, ia sempat mengkritisi pernyataan Ketua Umum sebelumnya, Airlangga Hartarto yang sempat menyampaikan permintaan kuota menteri kepada pemerintah.

“Saya tidak pernah menargetkan (untuk kursi menteri), tapi silakan sampaikan saja, pak ketua umum sebelumnya sudah menyampaikan, jadi kita lihat saja perkembangannya,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dikutip Sabtu (21/9/2024).

Bahlil menegaskan, penentuan posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan dirinya tak mau ikut campur dalam urusan tersebut.

Ia mengatakan akan menghormati keputusan apa pun yang diambil pemerintahan yang baru. Bahlil juga enggan mengungkap nama-nama calon menteri yang mungkin diajukan Golkar untuk kabinet Prabowo-Gibran.

“Terkait nama dan sebagainya, saya kira kita lihat saja nanti,” ujarnya singkat.

Namun yang jelas, Bahlil menegaskan Golkar akan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tanpa mempersoalkan siapa yang akan menduduki posisi menteri.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, Golkar telah menyampaikan sejumlah nama calon menteri untuk pemerintahan baru.

Menurutnya, nama-nama tersebut telah diserahkan langsung oleh Bahlil Lahadalia kepada Prabowo Subianto. “Nama-nama menteri di Golkar telah diserahkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil, kepada Bapak Prabowo.

“Tapi nanti siapa yang dipilih, tunggu saja, sabar saja,” kata Bamsoet, dikutip dari Antara. Bamsoet juga mengungkapkan nama-nama calon menteri sudah dipersiapkan sejak masa kepemimpinan Airlangga Hartarto.

“Yang saya tahu, waktu Pak Airlangga menyampaikan kepada saya bahwa itu diminta, waktu saya masih bersama Pak Airlangga, beliau menyampaikan bahwa kami sudah mengajukan beberapa nama,” terangnya.

Setelah pergantian pimpinan ke Bahlil Lahadalia, kata Bamsoet, daftar nama tersebut kemungkinan akan mengalami penyesuaian. “Tentu dengan Pak Bahlil ada penambahan atau koreksi, itu bisa saja terjadi,” imbuhnya.

Dengan tetap menghormati hak prerogatif presiden terpilih, Golkar berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa menuntut kursi menteri.