NewsRoom.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak seluruh aparatur humas pemerintah untuk membangun Ketahanan Publik dalam melindungi perempuan, anak, dan remaja dari paham radikal teroris.
“Hubungan masyarakat pemerintah yang tersebar dari pusat hingga daerah merupakan salah satu potensi besar yang dapat berfungsi optimal dalam mengelola komunikasi publik terkait program pembangunan ketahanan publik dalam upaya perlindungan perempuan, anak, dan remaja dari ideologi radikalisme terorisme,” jelas Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono di Jakarta, Kamis, 5 September 2024.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Menurut Bangbang, perlindungan terhadap perempuan, anak, dan remaja merupakan program prioritas BNPT. Hal ini mengingat semakin maraknya fenomena keterlibatan perempuan, anak, dan remaja dalam aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.
“Meningkatnya peran perempuan dan anak terlihat pada peristiwa Bom Surabaya tahun 2018. Serangan tersebut merupakan yang pertama kali melibatkan keluarga sebagai pelaku, termasuk istri dan anak-anak. Data I-Khub juga menyebutkan ada tiga kelompok yang rentan terhadap proses radikalisasi, yakni perempuan, remaja, dan anak-anak,” ungkapnya.
Melalui Forum Humas ini, Sestama BNPT berharap insan humas pemerintah dapat secara terbuka menggalang dukungan publik terhadap perlindungan anak dan perempuan.
“Saya sangat berharap melalui pertemuan Bakohumas ini, kita dapat menghasilkan satu tekad untuk bersama-sama mencapai satu tujuan yang sama, yakni menggalang dukungan terbuka dari masyarakat untuk perlindungan anak dan perempuan,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hasyim Gautama menghimbau agar humas pemerintah mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun narasi serta menyebarluaskan narasi terkait pencegahan terpaparnya ideologi radikal teroris.
“Personel humas pemerintah dan anggota Bakohumas perlu bersinergi dan berkolaborasi membangun narasi yang kuat dan mudah dipahami masyarakat. Kemudian, menyebarluaskannya agar ruang publik digital dapat diwarnai dengan narasi terkait pencegahan terpaparnya ideologi teroris radikal,” kata Hasyim.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh 100 peserta dari 48 Kementerian/Lembaga. Beberapa narasumber turut hadir, seperti mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pernah terpapar radikalisme, Listyowati, Tim Pakar BNPT Darmansjah Djumala, dan Pakar Komunikasi BNPT Dian Agustine Nuriman.
NewsRoom.id
