NewsRoom.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenarkan pihaknya saat ini tengah melakukan investigasi guna mengungkap sindikat penyelundupan benih lobster (BBL) di Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan, pihaknya akan menindak pelaku dan pemodal.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
“Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan. Kalau sebelumnya penyelidikan kami hanya berhenti di kurir, sekarang kami lakukan penyelidikan sampai ke pemodal,” ujarnya dalam jumpa pers di Pulau Maratua, Kalimantan Timur, Kamis (19/9/2024).
Pung Nugroho menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai instansi dalam mengungkap gembong penyelundupan komoditas bernilai tinggi tersebut, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri asal investor utama.
Selain itu, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepolisian Nasional, TNI Angkatan Laut, dan pengamanan bandara atau aviation security (Avsec) untuk bersama-sama melakukan pengawasan berlapis guna mencegah kebocoran komoditas BBL ke luar negeri secara ilegal.
Lebih lanjut ia menjelaskan, modus penyelundupan benih lobster makin beragam, salah satunya dengan mengelabui petugas dengan cara mengemas ulang BBL di lokasi pengemasan sebelum dikirim.
Sementara itu, saat mengedarkan BBL melalui jalur darat, pelaku kerap berganti mobil dalam jarak beberapa kilometer untuk mengelabui petugas di lapangan.
“Mereka pintar, setiap beberapa kilometer mereka ganti mobil, berapa kilometer mereka ganti mobil. Tapi saya yakin anggota kita bisa bekerja dan punya strategi untuk penangkapan itu,” katanya.
Ia mengakui, kebocoran komoditas itu masih bermuara di Vietnam yang selama ini dikenal memiliki kebutuhan besar terhadap budidaya lobster.
Terkait lokasi rawan penyelundupan BBL, pihaknya telah memetakan wilayah perbatasan laut, yakni Batam yang menjadi lokasi penyeberangan penyelundupan. Disusul Merak, Palembang, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang menjadi jalur penyelundupan melalui jalur darat.
Selain pengawasan ketat terhadap BBL yang bocor secara ilegal, pemerintah Indonesia kini menjalin kerja sama dengan Vietnam yang diketahui sangat membutuhkan BBL, melalui jalur resmi, yakni kerja sama budidaya.
Kerja sama yang telah berlangsung selama satu tahun ini dilakukan dengan mendatangkan pakar budidaya lobster ke Indonesia sehingga terjadi pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerja sama tersebut telah dilakukan di Lombok, Bali, dan Batam melalui balai budidaya laut yang merupakan unit pelaksana teknis milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Jadi kita akan lakukan pemodelan (pilot project) dulu untuk pembudidayaannya,” ujarnya.
Setelah pemodelan berjalan dan diyakini dapat dikembangkan lebih lanjut, ke depannya pemodelan ini akan diaplikasikan di berbagai zona yang berpotensi menjadi lokasi budidaya lobster.
Ipunk mengatakan, kehadiran Satgas Project Management Office 724 (PMO-724) yang bertujuan untuk memperkuat soliditas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster, turut membantu mencegah penyelundupan BBL.
Satuan tugas yang dibentuk sejak pertengahan Mei lalu itu diakui berperan dalam menekan penyelundupan larva lobster.
“Kalau dibilang mengurangi, ya sudah dikurangi, tapi tidak dihilangkan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin,” katanya.
Hingga saat ini, ia mencatat sejak Januari lalu telah lebih dari 3 juta benih udang berhasil digagalkan melalui operasi gabungan lintas kementerian/lembaga, dengan nilai ekonomi sekitar Rp400 miliar berhasil diselamatkan dari aktivitas ilegal tersebut.
NewsRoom.id
