NewsRoom.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu melampiaskan kekesalannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI setelah pencalonannya sebagai calon Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan ditolak KPU.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Masinton menyampaikan hal itu dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan BPIP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Masinton mengaku merasa kurang puas karena aspirasinya hanya diakomodir pada keputusan akhir rapat.
Oleh karena itu, ia pun antusias meminta komitmen tegas dari para komisioner KPU dalam setiap kebijakan yang diambilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya tidak menyuruh melanggar hukum, itu haram bagi saya. Saya hanya minta ketegasan dalam menjalankan hukum. Jangan bego Pak, mentalitas macam apa ini,” tegas Masinton di ruang rapat Komisi II.
“Kalian digaji dengan fasilitas mahal, tapi tidak punya sikap untuk bertindak. Kalian sendirilah yang menyebabkan demokrasi yang brutal ini. Kebrutalan ini dimulai oleh para penyelenggara, mengapa kalian biarkan ini terjadi, di mana mentalitas kalian,” tegas Masinton.
Masinton mengatakan, agar tidak perlu menunggu calon di Pilkada Tapanuli Tengah, dirinya mendaftarkan diri kepada Mahfud Efendi untuk maju di Pilkada, namun sayang pendaftarannya ditolak KPU Tapanuli Tengah.
“Kemudian pada proses pendaftaran tidak diterima. Apa alasannya, alasan Silon, katanya Silon,” kata Masinton.
Penolakan tak berhenti di Tapanuli Tengah, Masinton-Efendi juga kembali mendaftar ke KPUD Tapanuli Selatan, namun lagi-lagi berkasnya ditolak KPU.
“Lalu kami datang secara fisik lengkap dengan persyaratan pendaftaran calon, Silon selalu memberi alasan. Kami pindahkan satu berkas yang kami datangi untuk mendaftar. Berkas yang kami bawa tidak diterima,” keluhnya.
Atas dasar itu, Masinton murka dan menilai KPU telah bertindak sewenang-wenang dan sengaja ingin mencuri suara rakyat pada Pilkada Serentak 2024.
Akibat penolakan tersebut, kata dia, Kantor KPUD Tapanuli Tengah nyaris dibakar massa yang geram dengan perilaku oknum KPU setempat.
Untuk itu, ia pun meminta KPU RI untuk membersihkan jajaran di bawahnya yang bertindak tidak profesional.
“Saya minta KPU Pusat ambil alih, sudah tidak profesional lagi. Tugas itu harus diambil alih, jangan sampai KPU dan persoalan pilkada langsung melibatkan emosi masyarakat,” tegas Masinton.
NewsRoom.id