NewsRoom.id – Pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan karbon biru alias karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut, jika aktivitas pengerukan pasir laut dilegalkan.
Demikian pernyataan ekonom Indef Bhima Yudhistira menanggapi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan ini merupakan payung hukum legalisasi ekspor pasir laut.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
“Secara ekonomi, kerugian dari ekspor pasir laut lebih besar, karena pemerintah dan masyarakat kehilangan potensi karbon biru yang terkandung dalam ekosistem pesisir,” kata Bhima kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (16/9).
Bhima mengatakan, potensi karbon di pesisir Indonesia sangat besar yakni mencapai 3,4 Giga Ton (GT) atau sekitar 17 persen karbon biru dunia.
“Di era perdagangan karbon, pemerintah seharusnya memaksimalkan potensi karbon daripada melakukan eksploitasi yang merugikan,” kata Bhima.
Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut.
Sebelumnya, selama 20 tahun, pengiriman pasir laut ke luar negeri merupakan kegiatan ilegal.
Kegiatan legalisasi pengerukan dan pengiriman pasir laut dari wilayah Indonesia untuk dijual ke luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang di Ekspor.
Regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
NewsRoom.id
