NewsRoom.id Fenomena saling tolak kotak kosong yang terjadi di 41 daerah pada kontestasi Pilkada 2024 ditengarai kuat dipengaruhi nuansa politik.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, meminta KPU memberikan perhatian penuh pada daerah tersebut.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Pasalnya, ia mencium adanya unsur politisasi.
“Karena unsur politiknya sangat tinggi, saya mengalami sendiri di Kabupaten Tapanuli Tengah, KPUD-nya sangat tidak profesional dan politis,” kata Masinton di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/9).
Masinton mengatakan pemerintah harus mengantisipasi terjadinya fenomena calon tunggal.
“Nah kalau calon itu maunya calon tunggal, tentu dia akan berusaha mempengaruhi KPU daerah supaya tidak menerima calon lain atau mempersulit calon alternatif,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta KPU dan Bawaslu RI untuk mengawasi KPU di daerah dan bila perlu memberikan sanksi tegas.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara intensif apabila diperlukan di wilayah-wilayah di Tapanuli Utara, mengambil alih, mengawasi dan menonaktifkan anggota KPU yang tidak profesional dan tidak netral,” pungkasnya.
NewsRoom.id
