Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (02/01/2025). (Foto: Setpres BPMI/Muchlis Jr)
Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (02/01/2025). Laporan tersebut mengungkap berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester I 2024, termasuk evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Berdasarkan laporan IHPS I tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 yang meliputi 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun empat LKKL yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pangan Nasional memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terkait pengelolaan anggaran pada masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Selain itu, BPK juga mengapresiasi terbitnya PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga untuk mengawal pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.
BPK mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama baik yang telah terjalin untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, kata Isma Yatun dalam keterangan pers tertulis.
Dalam kesempatan tersebut, Isma Yatun juga memaparkan kiprah BPK di kancah internasional, antara lain sebagai auditor eksternal di berbagai organisasi dunia seperti badan khusus PBB dan Panel Auditor Eksternal PBB. Sementara itu, guna memperkuat peran Indonesia di dunia internasional, BPK meminta dukungan Presiden Prabowo untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032 dimana proses seleksi anggota BOA PBB akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dan diputuskan oleh Majelis Umum PBB pada bulan November 2025.
Dengan diterimanya IHPS I Tahun 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun tampak hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya. (Sekretariat Presiden BPMI/DNS)
NewsRoom.id
