Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Konsultatif Rakyat (MPR), Ahmad Muzani bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/02/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah masalah strategis termasuk studi administrasi negara, serta evaluasi program nasional saat ini.
Ketua MPR mengatakan bahwa ia menyampaikan kepada presiden mengenai pengembangan studi konstitusi yang dilakukan oleh MPR, terutama terkait dengan Konstitusi Konstitusi 1945. Selain itu, pandangan publik tentang berbagai kebijakan pemerintah juga menjadi topik diskusi tentang pertemuan tersebut.
“Mengenai beberapa langkah dan kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Prabowo sehubungan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program lainnya. Termasuk kami menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat pada kunjungannya dari berbagai negara,” katanya.
Ketua MPR juga menyoroti tanggapan masyarakat terhadap program makan siang bergizi yang dianggap sebagai langkah terobosan. Meskipun mendapatkan apresiasi yang luas, menurut Ahmad Muzani masih ada beberapa catatan seperti distribusi terlambat di beberapa daerah.
“Dia menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan implementasi program makan siang bergizi yang tingkat perhatian dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat untuk program ini,” katanya.
Di sisi lain, perjalanan presiden ke luar negeri juga merupakan bagian penting dari diskusi, seperti perjalanan terakhir ke India dan Malaysia. Kunjungan negara ini disebut sebagai upaya untuk memperkuat diplomasi, memperkuat posisi Indonesia di arena internasional, serta menarik investasi asing ke negara tersebut.
“Karena itu perlu ada kesabaran dari masyarakat, karena semua program sedang dalam proses berlari dan beberapa hanya berjalan,” jelas kursi MPR.
Dengan berbagai masalah yang dibahas, pertemuan ini mengkonfirmasi komitmen pemerintah dalam melaksanakan program strategis untuk kepentingan nasional dan mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kebijakan ke depan. (BPMI SetPres/DNS)
NewsRoom.id