– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.
Peneliti media dan politik Buni Yani menilai dugaan korupsi proyek Whoosh cukup besar. Perbedaan mencolok terlihat antara biaya per kilometer di Tiongkok dengan biaya yang dikeluarkan di Indonesia.
Biaya per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, tiga kali lipat dari perkiraan di China yang hanya 17-18 juta dolar AS. Selisih ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyelewengan dana, kata Buni Yani, dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 26 Oktober 2025.
Menurut Buni Yani, untuk menjawab kecurigaan masyarakat, diperlukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan. Pengungkapan fakta akan membuktikan apakah pembengkakan biaya disebabkan oleh inefisiensi, salah urus, atau memang ada unsur korupsi.
Semua pihak menunggu langkah nyata KPK untuk menjaga kepercayaan masyarakat, kata Buni Yani.
Buni Yani melanjutkan, proyek Whoosh sepanjang 142 km menuai banyak permasalahan karena sejak awal dan ada indikasi kuat tercemar korupsi. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan yang pada era Jokowi dijuluki “Menteri Segala Urusan” dan berperan sangat penting dalam proyek KCJB, mengaku dirinya dan tim menerima kondisi proyek KCJB yang “busuk”.
“Harusnya KPK memanggil Luhut atas keterangannya. Kalau busuk, kenapa proyek dilanjutkan?” pungkas Buni Yani
NewsRoom.id
