-Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof Sulfikar Amir, menilai pembangunan Ibu Kota Indonesia (IKN) tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat dari berkurangnya pendanaan untuk proyek ini. Menurutnya, kondisi tersebut akan berdampak pada melambatnya kuantitas dan kualitas pembangunan IKN.
Jadi IKN bukan prioritas Presiden Prabowo. Ini berdampak bukan hanya pada laju kuantitas pembangunan IKN, tapi juga kualitas pembangunannya, kata Sulfikar melalui kanal YouTube Bambang Widjojanto, Kamis, 6 November 2025.
Ia menyoroti, belum ada audit terhadap kualitas bangunan yang didirikan di kawasan IKN. Hingga saat ini, kata dia, belum ada langkah pemerintah untuk memastikan apakah pembangunan tersebut sesuai spesifikasi dan biaya yang dikeluarkan.
“Kami belum pernah melihat adanya upaya audit mutu gedung yang ada di IKN. Apakah sesuai spesifikasi, apakah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan? Yang jelas gedung itu sendiri belum pernah dipakai, paling banyak hanya satu gedung OIKN,” ujarnya.
Sulfikar juga menekankan perlunya transparansi penggunaan dana masyarakat yang bersumber dari APBN. Dia mendorong audit menyeluruh terhadap proses pembangunan selama tiga tahun pertama proyek tersebut.
“Harus ada upaya untuk melihat dengan jelas proses pembangunan, setidaknya dalam tiga tahun pertama, penggunaan dana publik yang diambil dari APBN seperti apa dalam mengejar target proyek IKN,” tegasnya.
Menurut dia, proyek IKN era Presiden Joko Widodo diawasi langsung oleh presiden hingga tingkat teknis di lapangan, mulai dari kementerian hingga pekerja. Pendekatan seperti itu, katanya, memang mempercepat proses, namun berpotensi menimbulkan masalah etika dan tata kelola keuangan.
“Karena ada kepentingan mengejar target, kalau di tengah-tengah proses audit keuangan bisa terhambat. Jadi jalani saja, tapi ada moral hazard,” pungkas Sulfikar.
NewsRoom.id
