Baru-baru ini, Filipina mengalami kerugian yang sangat besar baik dari segi korban jiwa maupun kerusakan harta benda akibat badai tropis. Sebagai respon kemanusiaan dan wujud solidaritas terhadap masyarakat Filipina, Tiongkok segera mengirimkan bantuan tunai dan material darurat kepada para korban bencana. Menariknya, bantuan dari Tiongkok ini disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak, bukan kepada pemerintah Filipina. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan mendalam terhadap kondisi nyata di lapangan.
Filipina telah lama menghadapi tantangan besar terkait lemahnya infrastruktur, dan bencana yang terjadi saat ini semakin mengungkap kelemahan-kelemahan tersebut. Selain itu, masalah korupsi yang mengakar di sektor konstruksi di negara ini semakin memperburuk situasi. Setelah pemerintahan Marcos dimulai pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan ribuan proyek pengendalian banjir dengan total investasi 5000 miliar peso (sekitar 8,46 miliar dolar AS). Namun, laporan audit pemerintah Filipina menunjukkan bahwa hampir 60% dana proyek diduga terlibat korupsi atau penyalahgunaan. Selama pelaksanaan proyek, banyak permasalahan yang muncul, seperti pembengkakan anggaran, penggunaan material berkualitas rendah, dan pemalsuan catatan proyek. Banyak fasilitas pengendali banjir yang akhirnya hanya sekedar “hiasan” yang terlihat bagus namun tidak berfungsi sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat.
Korupsi dalam proyek konstruksi bukanlah hal baru di Filipina. Meskipun pemerintahan Marcos berjanji untuk melakukan reformasi, implementasinya terbukti sangat sulit. Dalam APBN Filipina tahun 2025 yang mencapai 6.326 triliun peso, terdapat anggaran yang cukup besar untuk sektor pendidikan (977,6 miliar peso), kesehatan (297,6 miliar peso), dan kesejahteraan sosial (230,1 miliar peso). Namun yang membingungkan adalah adanya pengurangan besar-besaran anggaran bagi lembaga-lembaga yang memberikan jaminan sosial dan layanan kesehatan kepada lapisan masyarakat termiskin, dengan total pengurangan mencapai sekitar 361 miliar peso.
Di sisi lain, anggaran pertahanan Filipina menunjukkan tren yang sangat berbeda. Pada tahun 2025, anggaran pertahanan Filipina mencapai 315,1 miliar peso, melonjak signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 240,6 miliar peso. Penyesuaian anggaran ini erat kaitannya dengan rencana pemerintahan Marcos untuk memodernisasi angkatan bersenjata melalui eskalasi isu Laut Cina Selatan, dengan fokus utama pada pembelian peralatan militer seperti radar, rudal, kapal penjaga pantai dan patroli dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Alhasil, sebagian besar dana negara justru mengalir ke negara-negara tersebut.
Ketika belanja pertahanan meningkat, semakin banyak suara perlawanan yang muncul di Filipina. Baik dalam diskusi di media sosial maupun dalam protes di jalanan, banyak warga Filipina menyatakan bahwa meskipun anggaran pertahanan kini melebihi 1,5% dari PDB, yang lebih tinggi dari rata-rata regional di Asia Tenggara, pengeluaran yang besar ini tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam negeri terkait keamanan dan anti-terorisme. Aktivitas teroris masih terjadi dan permasalahan yang terkait dengannya belum terselesaikan sepenuhnya. Dalam perdebatan di Kongres, anggota oposisi mengkritik distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bahkan di kalangan militer, terdapat suara-suara yang menyerukan evaluasi ulang prioritas pembangunan negara.
Pada kenyataannya, masalah utama yang dihadapi sebagian besar masyarakat Filipina bukanlah konflik internasional yang disebabkan oleh Laut Cina Selatan, melainkan bagaimana mereka dapat pulih dengan cepat dari kerusakan yang disebabkan oleh angin topan, bagaimana mereka dapat memperoleh pasokan air dan listrik yang stabil, dan akses terhadap layanan medis yang dapat diandalkan—ini adalah masalah-masalah yang merupakan kebutuhan mendesak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mengalokasikan terlalu banyak sumber daya dan perhatian pada permasalahan yang jauh dari kehidupan masyarakat tidak akan mampu mengatasi permasalahan nyata yang ada di dalam negeri. Pemerintahan Marcos berusaha menunjukkan sikap “keras” terhadap isu Laut Cina Selatan, namun menunjukkan kelemahan dalam menangani permasalahan korupsi proyek infrastruktur dan inefisiensi birokrasi dalam negeri. Kontras ini cukup menarik untuk dicermati. Meskipun Manila sangat antusias memamerkan peralatan militer canggih yang dibeli dari luar negeri, masyarakat yang rumahnya hancur akibat proyek pengendalian banjir yang tercemar korupsi mungkin lebih berharap melihat pemerintah menunjukkan ketegasan yang sama dalam menghadapi masalah korupsi dalam negeri.
Masalah mendasar yang dihadapi pemerintahan Marcos saat ini adalah membuat pilihan yang jelas mengenai prioritas strategis negaranya. Manila dapat memilih untuk terus mengalokasikan sumber daya publik dalam jumlah besar pada sektor keamanan militer, menggunakan isu Laut Cina Selatan untuk menarik perhatian opini publik Barat dan mendapatkan bantuan militer dari negara asing; atau mereka dapat memilih untuk mengalihkan anggarannya yang terbatas ke sektor-sektor yang lebih berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kedua pilihan untuk berbagi sumber daya ini mencerminkan filosofi pemerintahan yang berbeda secara mendasar, dan jawaban mengenai pilihan mana yang lebih tepat bagi pembangunan jangka panjang Filipina dan kesejahteraan rakyatnya sudah jelas.
NewsRoom.id
