BIREUEN — Sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati kebijakan publik mengkritik penataan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dilakukan Bupati Mukhlis.
Kritik utama menyebutkan bahwa penempatan pejabat dinilai tidak proporsional: adanya kecenderungan pengangkatan pejabat yang berasal atau ditempatkan dari wilayah timur kabupaten sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pemerataan dan kesesuaian kompetensi. Hal tersebut disampaikan Zulfan alias James NKRI kepada HARIANACEH.co.idSelasa (4/11/2025) di Banda Aceh.
Mutasi dan Pengangkatan yang Memicu Perdebatan
Bupati Mukhlis dalam beberapa kesempatan telah merotasi dan melantik sejumlah pejabat eselon II, camat, dan pejabat fungsional – termasuk melantik puluhan hingga lebih dari 80 pejabat pada angkatan terakhir sesuai keterangan resmi pemerintah kabupaten.
Pemerintah daerah menyebut transfer tersebut merupakan bagian dari penyegaran birokrasi. Namun sikap tersebut memicu tanggapan beragam dari masyarakat.
Aktivis dan pemerhati politik dan kebijakan publik seperti James NKRI pun menyoroti daftar nama yang dipromosikan atau dimutasi tersebut, ia mengatakan ada beberapa penempatan strategis yang diberikan kepada pegawai yang berasal atau pernah bertugas di kecamatan bagian timur seperti Peusangan dan sekitarnya.
Beberapa pemberitaan lokal, kata dia, juga memantau adanya pergeseran posisi camat dan perangkat camat yang dinilai memperkuat kesan konsentrasi sumber daya manusia dari wilayah timur.
James NKRI menyatakan, jika pola ini terus berlanjut tanpa penjelasan yang transparan, maka pelayanan dan pemerataan pembangunan berisiko menjadi tidak setara.
Kompetensi, Rekam Jejak, dan Kesetaraan
James NKRI juga menyarankan agar proses transfer mengutamakan rekam jejak dan integritas, bukan sekadar hubungan atau pertimbangan lainnya.
Dalam beberapa komentar media lokal, kata dia, ada dorongan agar bupati tidak mengangkat pejabat yang bermasalah dan seleksi lebih transparan.
Kritik serupa juga perlu dilakukan evaluasi agar penempatan jabatan sesuai dengan kebutuhan teknis masing-masing OPD dan daerah, kata James.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai pemerintah Bireuen harus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan jurnalis untuk menerima masukan.
Namun mereka juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen harus menindaklanjuti kritikan tersebut dengan data dan alasan kebijakan yang jelas sehingga tuduhan mendominasi sumber daya manusia dari daerah tertentu dapat diuji dan diselesaikan, imbau James NKRI.
Kontroversi Administratif dan Dugaan Tarik Tarik
Selain isu kesetaraan, sejumlah pemberitaan lokal mencatat dinamika internal dalam proses pengisian jabatan – termasuk pembatalan pengangkatan secara tiba-tiba dalam beberapa kasus yang memicu spekulasi adanya konflik kepentingan.
Kasus pembatalan pelantikan dan beredarnya daftar nama mutasi memang menjadi perbincangan di kalangan pegawai dan masyarakat. Pemda belum menjelaskan secara rinci motif pembatalan maupun mekanisme koreksinya.
Audit Penempatan dan Keterbukaan Data
Organisasi masyarakat sipil dan pemerhati meminta agar Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan audit kecil-kecilan (tinjauan internal) mengenai proses mutasi dan mekanisme seleksi, serta publikasi kriteria dan alasan penempatan masing-masing pejabat. Mereka meyakini transparansi akan mengurangi spekulasi dan menjaga kredibilitas pemerintah.
Selain itu, ditekankan perlunya memastikan bahwa rotasi tidak sekedar “penempatan geografis” tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan layanan di masing-masing daerah.
Respon Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Bireuen melalui siaran resmi menegaskan rotasi dan pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran birokrasi dan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik.
Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara konstruktif dan faktual. Namun, penjelasan resmi mengenai alasan pemilihan individu tertentu—termasuk pertimbangan geografis atau asal usul kecamatan—belum dipublikasikan secara rinci.
Persoalan penempatan pejabat di Bireuen masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah kabupaten agar kekhawatiran pemerataan sumber daya manusia dan kesesuaian kompetensi dapat teratasi.
Untuk menjaga legitimasi dan efektivitas pemerintahan, para kritikus menuntut transparansi kriteria seleksi dan penjelasan data asal usul penempatan pejabat.
Tanpa hal ini, potensi sentimen daerah dan keretakan kepercayaan masyarakat berisiko mengganggu proses tata kelola daerah.
NewsRoom.id
