– Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengunjungi Gedung Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Kedatangannya memprotes lambatnya tindak lanjut Dewas atas laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK terkait tidak dipanggilnya Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Boyamin mengaku marah karena laporannya sudah berbulan-bulan tidak diproses.
“Saya kesal. Terus terang saya datang ke Dewas. Mau apa? Laporan saya ditindaklanjuti atau tidak?” kata Boyamin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dia mengatakan perwakilan Dewas berjanji akan memanggilnya sebagai saksi awal tahun depan. Namun Boyamin menilai janji tersebut terlambat dan menunjukkan Dewas KPK tidak serius dalam menangani pengaduan masyarakat.
“Biasanya seminggu dua minggu saya ditelepon untuk klarifikasi. Sudah dua bulan tidak ada panggilan. Saya kira laporan saya diabaikan atau tidak diperhatikan. Saya sendiri yang harus datang ke sini,” ujarnya.
Boyamin membandingkan penanganan laporannya dengan kasus etik mantan pimpinan KPK seperti Firli Bahuri dan Lili Pintauli yang menurutnya diproses jauh lebih cepat. Ia menegaskan, MAKI tidak akan berhenti meski nanti Dewas sudah mengeluarkan keputusan.
Apapun hasil keputusan Dewas, saya akan laporkan kembali. Ini terkait dugaan korupsi yang tidak dikembangkan KPK, tegasnya.
Diketahui, MAKI melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut ke Dewas KPK pada Senin (17/11). Koordinator MAKI Yusril SK mengatakan, pihaknya menduga penyidik KPK AKBP Rossa Purba Bekti menghalangi pemanggilan Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
Kami melaporkan dugaan adanya upaya menghalangi proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purba Bekti selaku Ketua Satgas KPK, kata Yusril di Gedung ACLC KPK, Jakarta.
Selain melaporkan ke Dewas, MAKI juga mengajukan sidang praperadilan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus tersebut. MAKI meminta pengadilan memerintahkan KPK memanggil Bobby Nasution untuk dimintai keterangan.
Namun permohonan praperadilan yang terdaftar dengan nomor perkara 157/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan dinyatakan tidak diterima hakim.
NewsRoom.id
