– Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bermarkas di Kopenhagen, Denmark, menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana ekologis berupa banjir besar yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dalam keterangan resminya, GAM meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan dunia internasional meminta klarifikasi Pemerintah Indonesia terkait laporan hambatan masuknya bantuan kemanusiaan internasional ke Aceh.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada PBB, Uni Eropa dan masyarakat internasional, GAM menyatakan bahwa masyarakat internasional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) global dilaporkan mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan darurat kepada masyarakat yang terkena dampak banjir di Aceh.
GAM menilai kondisi bencana saat ini sangat serius dan disebut melebihi skala bencana tsunami Aceh tahun 2004 lalu.
“Kami khawatir para korban banjir sangat rentan terhadap wabah penyakit, kekurangan air bersih, dan ancaman kelaparan,” kata pemimpin GAM yang berbasis di Denmark, Johan Makmor, dalam keterangan video yang diterima. theacehpostMinggu (14/12/2025).
GAM menegaskan, mereka tetap mengakui kedaulatan dan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan tanggap bencana di wilayahnya.
Namun, menurut mereka, situasi darurat yang sedang terjadi memerlukan respon cepat dan efektif melalui kerja sama internasional untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Dalam pernyataannya, GAM juga mengingatkan masyarakat internasional akan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005 yang menjadi landasan perdamaian di Aceh dan menekankan prinsip kepercayaan, keterbukaan dan keterlibatan internasional dalam proses pemulihan dan pembangunan jangka panjang di Aceh.
“Meski MoU Helsinki tidak mengatur secara eksplisit bantuan bencana, namun semangatnya mendorong kolaborasi konstruktif antara Aceh, Indonesia, dan komunitas internasional,” kata Johan Makmor.
Ia menilai hambatan akses terhadap bantuan kemanusiaan internasional menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait keterlibatan internasional di Aceh.
Di akhir pernyataannya, GAM meminta masyarakat internasional melihat situasi ini hanya dari sudut pandang kemanusiaan, bukan kepentingan politik bilateral. GAM memperingatkan agar krisis kemanusiaan ini tidak berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.
NewsRoom.id
