– Pemerintahan Prabowo Subianto bertobat dan berjanji akan mengembalikan lahan kelapa sawit menjadi hutan lagi.
Pertobatan pemerintah Republik Indonesia diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Sumatera dilanda banjir bandang mematikan yang menewaskan hampir 1000 orang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Nusron mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit.
HGU tersebut akan diubah menjadi lahan untuk pembangunan perumahan bagi korban terdampak banjir Sumatera.
Nusron mengatakan, HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.
Nusron Wahid juga mengatakan Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah tersebut.
Artinya, kalau masyarakat butuh hunian tetap dan tidak ada lahan, maka kami akan minta tanah negara yang hari ini sudah menjadi HGU-HGU di kota tersebut, kata Nusron seperti dimuat Kompas.com Senin (8/12/2024).
Selain itu, Nusron berjanji perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas dari banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan ini merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Kehutanan yang akan mengevaluasi beberapa perkebunan kelapa sawit yang dulunya merupakan hutan.
Nusron mengatakan, dengan adanya bencana ini, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait konversi hutan.
“Saya kemarin rapat termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa perkebunan yang sebelumnya merupakan hasil pelepasan kawasan hutan. Besar kemungkinan dengan adanya bencana ini akan ada evaluasi besar-besaran dan salah satu keputusan ekstrimnya adalah mengembalikan fungsi hutan kembali,” kata Nusron.
Nusron juga menegaskan perlunya revisi tata ruang di Pulau Sumatera, akibat banjir yang memakan korban jiwa hampir ribuan orang, menurut data per 8 Desember 2025.
“Keputusan apa yang lebih baik? Revisi tata ruang agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Nusron.
Yang jelas wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan airnya, sehingga air tidak bisa terserap ke dalam tanah dan akhirnya memenuhi ruang-ruang yang ada yaitu pemukiman.
“Karena penyangga serapannya dulu tanaman, pohon, pohonnya hilang. Lalu bagaimana mencegahnya? Ya kembalikan, yang tadinya ruang untuk pohon, sekarang diganti dengan ruang yang lain, kembalikan ruang itu untuk pohon,” kata Nusron.
Ia juga mengatakan, perlu adanya revisi terhadap 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.
Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota tiga provinsi, Sumbar, Sumut, dan Aceh, pascabencana ini dampaknya pasti perubahan RTRW secara besar-besaran yang mengutamakan mitigasi bencana, ujarnya.
Padahal, sebelum banjir bandang terjadi, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai target produksi minyak sawit (CPO) sebesar 100 juta ton pada tahun 2045.
“Ini proyeksi kita, harapannya di tahun 2045 bisa mencapai 100 juta ton. Nah, ini penting? Penting sekali. Dalam skema kita, kita akan mengembangkan tambahan perluasan kelapa sawit seluas 3 juta ha,” kata Roni pada acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-21 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).
Rencananya Indonesia akan membuka perkebunan kelapa sawit baru seluas 600.000 hektar (ha).
Sebanyak 400.000 ha di antaranya merupakan perkebunan plasma atau perkebunan kelapa sawit rakyat.
Sedangkan proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan perkebunan plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.
Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan lahan perkebunan seluas 200.000 ha kepada perusahaan negara yakni PT Agrinas dan PalmCo.
Namun, kata Roni, perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi.
“Silakan, jika teman-teman dari perusahaan swasta mau masuk dan mengakses bersama tim kami, skemanya akan kami sediakan bersama,” ujarnya.
Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Tanaman Sawit Kementerian Pertanian Baginda Siagian menambahkan, program ekstensifikasi ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri yang terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
“Itu masih rencana program hilirisasi, untuk mendukung semua itu, termasuk (program) biodiesel, dan juga kebutuhan dalam negeri kan, (seperti) minyak goreng ke depan,” imbuhnya.
Selain itu, produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional masih tertinggal jauh dibandingkan Malaysia.
Dalam pemaparannya, perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi yakni 4,48 ton CPO/ha/tahun pada tahun 2025. Sementara perkebunan swasta sebesar 3,68 ton, dan perkebunan rakyat hanya sebesar 3,18 ton.
Jadi rata-ratanya sekitar 3,52 ton. Dengan kondisi saat ini, produksi CPO nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta ton, ditambah PKO sekitar 4 juta–5 juta ton, sehingga totalnya mencapai 55 juta ton.
Namun setelah banjir bandang melanda Sumatera, isu pengembangan lahan sawit seluas 600 ribu hektare tenggelam.
Belum diketahui apakah program ini masih berjalan.
NewsRoom.id
