– Polemik penanganan banjir besar di Sumatera yang memakan ribuan korban dan kerusakan besar dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara.
Di tengah ramainya perdebatan publik yang membandingkan cara penanganan bencana dengan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
SBY memberikan pernyataan tegas untuk tidak melakukan perbandingan yang tidak relevan dan tidak produktif.
Pesan tersebut disampaikan SBY dalam unggahan video dan komunikasi personal kepada sejumlah tokoh daerah.
Ia menegaskan, penanganan bencana berskala besar seperti banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Hal ini bukanlah sesuatu yang sederhana dan tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membandingkan efektivitas dua rezim pemerintahan.
Menurut SBY, setiap bencana mempunyai ciri khas, kompleksitas dan tantangan yang berbeda antara satu kejadian dengan kejadian lainnya.
“Penanganan bencana tidak semudah yang dibayangkan. Jangan samakan masa lalu saya dengan masa kini. Fokus kita bagaimana menyelamatkan rakyat,” kata SBY, dikutip cornersatu.id dari sindonews
Komentar SBY ini muncul setelah perdebatan publik kian memanas.
Di media sosial, sejumlah pihak menyebut penanganan banjir Sumatera kali ini lebih lambat dibandingkan saat SBY menangani bencana besar pada masa pemerintahannya.
Termasuk tsunami Aceh tahun 2004 dan banjir besar di berbagai provinsi.
Ada pula yang berpendapat bahwa situasi saat ini jauh lebih kompleks karena tingginya curah hujan ekstrem, rusaknya hulu sungai, dan sangat sulitnya akses logistik.
Dalam konteks itu, pernyataan SBY menjadi sorotan.
Selain itu, beberapa tokoh nasional seperti Dino Patti Djalal juga menyarankan agar pemerintah saat ini belajar dari pengalaman SBY dalam menangani bencana besar di masa lalu.
Namun SBY justru memilih meredam ketegangan perdebatan tersebut dengan meminta masyarakat berhenti melakukan perbandingan yang justru mengalihkan fokus pada upaya penyelamatan warga terdampak.
Di sisi lain, bencana di Sumatera sedang memasuki fase kritis.
Data dari berbagai lembaga resmi menunjukkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, ratusan ribu rumah rusak, dan banyak wilayah yang terisolasi karena akses terputus akibat banjir dan tanah longsor.
Pemerintah pusat telah mengerahkan tim SAR gabungan, bantuan logistik, dan alat berat untuk membuka jalur yang terhalang material tanah.
Meski begitu, kritik terus mengalir.
Sejumlah pengamat menilai pemerintah kurang cepat merespons situasi pada 72 jam pertama pascabencana.
Ada pula keluhan mengenai distribusi bantuan yang dinilai tidak merata. Situasi ini semakin memicu masyarakat untuk membandingkan penanganan bencana antar pemerintahan.
Namun pesan SBY menyoroti hal berbeda, yakni penanggulangan bencana adalah pekerjaan kemanusiaan, bukan ajang kompetisi politik.
Ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dari narasi komparatif yang hanya memperkeruh suasana. “Bencana ini besar. Pemerintah pasti bekerja keras. Sudah saatnya semua pihak bekerja sama,” demikian salah satu kutipannya.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan beragam.
Sebagian masyarakat memuji sikap SBY yang dinilai tenang dan negarawan.
Ada pula yang menilai SBY menghindari perbandingan karena kritik terhadap pemerintahan lama dan baru sama-sama tidak produktif.
Namun pernyataan SBY jelas menunjukkan satu hal bahwa persoalan penanggulangan bencana tidak hanya menyangkut teknis lapangan, tetapi juga persepsi masyarakat dan dinamika politik nasional.
Di tengah bencana yang menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat Sumatera.
Ajakan SBY agar masyarakat berhenti membanding-bandingkan dan kembali fokus menyelamatkan rakyat menjadi salah satu suara yang paling menarik perhatian.***
NewsRoom.id
