– Adanya tekanan kepada pemerintah pusat untuk menyatakan bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.
Di Aceh, demonstrasi mulai marak menuntut pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional.
Mereka turun ke jalan, berorasi, bahkan melakukan long march di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh.
Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar terus meningkat. Total korban jiwa mencapai 1.053 orang.
Selain korban meninggal dunia, BNPB mencatat masih ada 200 orang hilang dan 606.040 orang mengungsi.
Demonstrasi di Aceh Timur
Demonstrasi mulai terjadi di Aceh, Selasa (16/12/2025).
Masyarakat, koalisi sipil, dan mahasiswa turun ke jalan menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.
Masyarakat Aceh Timur yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GARAB) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Madat.
Aksi ini dilakukan dengan long march di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh.
GARAB menilai dampak bencana khususnya di Aceh sudah melebihi kemampuan penanganan pemerintah daerah.
Ribuan rumah warga dilaporkan rusak parah, puluhan ribu warga mengungsi, dan infrastruktur vital di berbagai kawasan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan lumpuh total.
Dalam tuntutannya, GARAB meminta Presiden Prabowo Subianto datang langsung melihat dampak bencana dan kerusakan yang terjadi di Aceh.
“Kondisi ini bukan lagi bencana lokal, namun sudah mencapai skala yang sangat luas dan berdampak lintas provinsi sehingga memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi dan komprehensif dari pemerintah pusat,” kata salah satu peserta aksi, Masri.
Para pengunjuk rasa menilai bantuan logistik yang disalurkan pemerintah daerah se-Provinsi Aceh tidak cukup untuk menutup kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, mulai dari hilangnya tempat tinggal, lahan pertanian, hingga penghidupan masyarakat kecil.
Dalam aksinya, GARAB menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penetapan status bencana nasional paling lambat tanggal 16 Desember 2025.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah pusat untuk menginstruksikan BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait untuk melakukan penanganan darurat secara terpadu, termasuk mengirimkan tambahan logistik, tenaga medis, alat berat, dan kebutuhan vital lainnya.
GARAB juga menuntut pendataan kerusakan secara komprehensif sebagai dasar relokasi, rekonstruksi dan rehabilitasi, serta menjamin pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya warga kecil yang kehilangan sumber penghidupan.
Dalam orasinya, massa menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat yang dinilai lamban dalam merespons bencana di Aceh. “Kami tegaskan, penetapan bencana nasional bukan sekedar keperluan administratif, tapi kewajiban negara untuk menjamin keselamatan warganya. Aceh tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Negara harus hadir,” tegas Masri.
Demonstrasi di Banda Aceh
Sementara itu di Banda Aceh, puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bersama mahasiswa menggelar aksi damai di depan Gedung DPRA, Selasa (16/12/2025).
Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.
Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional.
Koalisi menilai dampak bencana di ketiga provinsi tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur strategis, sehingga melebihi kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat dan pemulihan jangka panjang.
Koordinator aksi, Aditya, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil dan tanggung jawab moral terhadap krisis kemanusiaan akibat banjir bandang yang melanda Aceh beberapa pekan terakhir.
Situasi saat ini sudah tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Banyak daerah yang masih terisolir sehingga kebutuhan dasar para korban belum terpenuhi. Negara harus hadir sepenuhnya, kata Aditya di sela-sela aksi.
Menurutnya, penetapan status bencana nasional sangat mendesak agar pemerintah pusat dapat mengambil alih penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi, mengingat jumlah korban terdampak terus meningkat. Ia juga menegaskan, besarnya kerusakan yang terjadi di wilayah Sumatera menunjukkan bahwa bencana ini bukan hanya kejadian lokal saja.
Penetapan status bencana nasional merupakan langkah krusial agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, ujarnya.
Perwakilan Greenpeace Indonesia, Crisna Akbar mengatakan, tanpa penetapan status bencana nasional, upaya penanganan akan terus terhambat karena terbatasnya sumber daya di daerah.
Skala bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah melebihi kapasitas pemerintah daerah. Penetapan bencana nasional mendesak mobilisasi sumber daya nasional dilakukan secara cepat dan menyeluruh, kata Crisna.
Koalisi mencatat, selain menghancurkan ribuan rumah warga, bencana tersebut juga berdampak pada infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Akibatnya, sejumlah daerah terisolasi dan penyaluran bantuan terhambat. Dampak sosial ekonomi juga dinilai serius karena banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian.
Aksi damai ini dihadiri oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Inisiatif Lingkungan Hidup Sumatera, Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, Bunga Aceh, KontraS Aceh, GeRAK Aceh, Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA), Persatuan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH), Aceh Wetland Forum (AWF), Greenpeace Indonesia, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Berdasarkan pantauan wartawan Serambi di lokasi, aksi berlangsung tertib dan damai dengan penjagaan ketat polisi. Massa juga membawa poster dan spanduk yang menuntut penetapan status bencana nasional. (al/hd)
NewsRoom.id
