NewsRoom.id -Pihak oposisi masih diperlukan untuk menguasai kekuasaan melalui sikap kritis. Oposisi merupakan bagian dari demokrasi yang mempunyai sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
“Perlu ada keseimbangan dan kontrol atas kekuasaan karena kekuasaan tanpa kontrol bisa sewenang-wenang,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, dalam diskusi online bertajuk “Demokrasi Tanpa Oposisi”, Sabtu (4/5). . ).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Untuk itu, lanjut Masinton, jika nantinya PDIP menjadi oposisi, maka pihaknya tidak hanya akan berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi juga akan memberikan berbagai alternatif kebijakan.
Langkah tersebut juga sudah dua kali dilakukan PDIP pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau selama 10 tahun.
PDIP saat itu aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang dapat dinilai oleh masyarakat, dan baik untuk sistem check and balances serta kontrol dari luar pemerintah.
“Hal ini juga merupakan bagian dari edukasi masyarakat dan pendidikan politik agar masyarakat juga mempunyai berbagai alternatif pandangan yang diungkapkan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah,” jelasnya.
Namun, dia mengingatkan, berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti pemerintah.
“Ini merupakan stigma yang salah karena kita belum mampu membangun institusi demokrasi, termasuk melembagakan partai politik yang ada di luar pemerintahan,” jelas Masinton.
Meski demikian, Masinton mengaku hingga saat ini PDIP belum menentukan apakah sikap politiknya akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan mengenai oposisi atau koalisi akan diambil pada Rapat Kerja Nasional PDIP pada 24-26 Mei 2024.
NewsRoom.id
