NewsRoom.id – Lumpuhnya server Pusat Data Nasional (PDN) akibat diretas, disesalkan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Apalagi, sang peretas meminta tebusan fantastis, yakni 8 juta dollar AS atau Rp 131 miliar.
Karena itu, Sahroni mendesak pihak berwenang mengkaji ulang penggunaan anggaran pemeliharaan PDN. Ia mengaku marah karena anggaran pemeliharaan sebesar Rp. 700 Miliar tidak membuat PDN aman dari peretasan.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
“Wajar saja kalau ada dugaan penipuan di situ, ada oknum yang tidak kompeten di PDN. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau aparat penegak hukum seperti Polri, KPK, Kejaksaan Agung mulai mengusut dugaan tersebut,” kata Sahroni, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (30/6).
Legislator Nasdem itu mengaku kaget dengan kinerja pihak terkait yang tak mampu mengamankan PDN dari peretasan. Padahal didukung dengan anggaran yang sangat besar.
“Dengan dana sebesar itu, kok proteksi siber masih mudah diretas dan tidak bisa dikembalikan? Nggak masuk akal, terus apa yang dilakukan dengan dana sebesar itu?” tanyanya balik.
Sahroni menegaskan, pasti ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Mereka diminta tak membantah dengan mencari berbagai alasan.
“Pasti ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan dibiarkan begitu saja dengan ribuan alasan, tanpa ada perbaikan,” ujarnya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di antara kementerian lainnya. Hingga Mei 2024, Kominfo telah menghabiskan APBN hingga Rp4,9 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa keperluan, antara lain pemeliharaan dan pengoperasian BTS 4G sebesar Rp1,6 triliun dan pemeliharaan pusat data nasional yang mencapai Rp700 miliar.
NewsRoom.id
