NewsRoom.id – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi taruhan di Sumatera Utara menjelang Pilkada 2024. Hal itu terlihat dari aktivitas Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni yang dinilai telah melakukan serangkaian safari politik berbalut kegiatan keagamaan yang diduga digunakan untuk memenangkan calon tertentu.
“Agus diduga melakukan safari politik, dibungkus dalam kegiatan keagamaan yang seharusnya digelar Kakanwil Kemenag Sumut,” kata Presidium Satgas Antikecurangan Pilkada, Sutrisno Pangaribuan, Sabtu (9/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Program yang dimaksud Sutrisno adalah safari Dakwah dan Doa Keselamatan dalam rangka menyambut PON XXI Aceh-Sumatera Utara yang dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan ASN dan warga. Safari tersebut telah dilaksanakan di beberapa daerah, yakni Medan, Binjai, Langkat, Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai.
“Dugaan politisasi kegiatan keagamaan itu terlihat dari keterlibatan kepala daerah yang telah mendapat surat rekomendasi dari sejumlah partai politik untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Bahkan Agus Fatoni sengaja memberi panggung kepada kepala daerah itu untuk menyapa warga,” katanya.
Ini sangat ironis, kata Sutrisno, karena Agus Fatoni tidak mengundang, memberikan panggung kepada mantan Gubernur Sumut, termasuk Edy Rahmayadi (Gubernur Sumut 2018-2023). Padahal, jika ingin mendapat dukungan luas, maka mantan Gubernur Sumut itu lebih layak diberi kesempatan menyapa warga.
Agus Fatoni justru meminta semua agama untuk menggelar doa bersama di tempat ibadah masing-masing. Agus Fatoni dapat melibatkan MUI, PGIW, KWIW, PWNU, PW Muhammadiyah, PW Al Wasliyah, PW Hindu, Budha, Konghucu, dan PW Penganut Aliran Kepercayaan TYME di tingkat provinsi.
Sementara itu, kegiatan doa bersama di tingkat kabupaten/kota dapat diselenggarakan di masing-masing daerah. Namun, karena diduga motif politik Agus Fatoni lebih dominan, Agus akhirnya mengambil alih tugas ulama dan Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara, dengan menggelar safari dakwah.
“Karena Agus Fatoni diduga menyeret ASN ke dalam kegiatan politik praktis, maka Mendagri diminta segera mencopot Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Jika Agus Fatoni tetap dipertahankan, ditengarai akan terjadi mobilisasi dukungan politik dari ASN kepada calon gubernur tertentu. Merusak tatanan demokrasi dan mengorbankan ASN serta rakyat,” pungkasnya.
NewsRoom.id
