NewsRoom.id – Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 1.676 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (25/8/2024).
“Untuk pengamanan aksi unjuk rasa KSPI, sejak pukul 09.00 hingga selesai, kami kerahkan sebanyak 1.676 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/10).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Ade Ary menjelaskan, personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menambahkan, penutupan arus lalu lintas di objek vital bersifat situasional.
“Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan berdasarkan perkembangan di lapangan,” ujarnya.
Susatyo juga menekankan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan agar selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi dan memberikan pelayanan yang manusiawi.
“Tak satu pun personel yang terlibat dalam pengamanan membawa senjata api dan tetap menghormati para demonstran yang tengah menyampaikan pendapatnya,” ujarnya.
Selain itu, Susatyo menghimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi agar melaksanakan aksi dengan santun, tidak anarkis, serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib sesuai harapan semua pihak.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25-27 Agustus di KPU dan DPR RI.
“Akan ada aksi susulan, mulai tanggal 25 sampai 27 Agustus. Aksi akan dilakukan serentak dengan eskalasi yang semakin meningkat. Melibatkan seluruh elemen anggota, serikat buruh, sayap partai buruh, dan masyarakat di seluruh Indonesia, dengan sasaran kantor KPU pusat dan daerah, termasuk kantor pemerintahan dan DPRD di daerah, termasuk DPR RI,” kata Said saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/8).
Agenda aksinya adalah menuntut KPU segera menerbitkan peraturan pilkada.
Menurut Said, terbitnya aturan tersebut sebagai bukti tertulis perihal tindak lanjut pembatalan revisi UU Pilkada oleh DPR RI.
“Tuntutannya hanya satu, KPU tidak punya kewajiban mengikat untuk berkonsultasi. Sudah ada konferensi pers, jadi buat saja Peraturan KPU. Sikap Partai Buruh memberi batas waktu paling lambat besok (25/8) bagi KPU untuk menerbitkan peraturan baru yang memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi 60/PUU-XXII/2024,” kata Said.
NewsRoom.id
