NewsRoom.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan isu keretakan hubungan antara Presiden RI Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto sengaja direkayasa oleh pihak tertentu agar kedua pemimpin tersebut tampak memiliki pandangan berbeda.
“Bukan hanya mengingkari, tapi isu itu sengaja direkayasa agar seolah-olah ada perbedaan pendapat di antara kedua pemimpin kita,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Ia menegaskan, komunikasi antara Jokowi dan Prabowo sebetulnya sangat baik dan lancar.
“Saya harus sampaikan bahwa komunikasi antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi sangat baik, sangat lancar,” ujarnya.
Dikatakannya, komunikasi sehari-hari kedua pemimpin untuk membahas berbagai hal juga intens.
“Bahkan saya mencatat dalam beberapa minggu terakhir ini, komunikasi bisa terjadi dua kali sehari, baik untuk hal-hal penting maupun hal-hal ringan yang dikomunikasikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, Jokowi bahkan berencana menghadiri penutupan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Gerindra yang digelar Sabtu (31/8) malam.
“Pak Prabowo meminta Pak Jokowi untuk hadir pada penutupan Rakernas, dan Pak Jokowi menyanggupi, Insyaallah akan hadir,” ujarnya.
Sebelumnya (27/8), Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KSP) Hasan Nasbi membantah rumor keretakan antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Sama sekali tidak benar. Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih dan Bapak Jokowi sebagai presiden saat ini hubungannya sangat baik, sangat bersahabat,” kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sementara itu, pada Senin (26/8), Staf Khusus Presiden (Stafsus) Juri Ardiantoro menyatakan isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan upaya memecah belah dan menguasai yang sengaja dirancang untuk mengganggu kelangsungan pemerintahan.
“Jika ada upaya memecah belah dengan mengatakan secara tegas bahwa hubungan Presiden Joko Widodo dengan presiden terpilih saat ini telah putus, itu adalah upaya mengacaukan agenda keberlangsungan pemerintahan,” ujarnya.
NewsRoom.id