Gerakan Jihad Islam di Palestina mengecam keras keputusan rezim Israel yang memutuskan hubungan dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan melarang aktivitasnya di wilayah pendudukan Palestina.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan kemarin, gerakan tersebut menekankan bahwa keputusan ini mewakili penargetan langsung terhadap hak-hak pengungsi Palestina dan akan mengganggu layanan kemanusiaan penting, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan serta akan memperburuk penderitaan rakyat Palestina di Gaza yang terkepung. Strip dan wilayah yang terkepung. menduduki Tepi Barat, mengancam kehidupan jutaan orang.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa pembenaran yang diberikan rezim adalah salah, karena upaya yang dilakukan rezim untuk menghentikan operasi UNRWA bertujuan untuk menghilangkan masalah pengungsi Palestina dan pada akhirnya menghilangkan perjuangan Palestina.
Mereka menilai Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab mengambil sikap tegas dan mengaktifkan Piagam PBB untuk mengeluarkan Israel dari Majelis Umum sehubungan dengan pelanggaran berulang yang mereka lakukan, terutama di tengah pembantaian dan perang genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza selama bertahun-tahun. . lebih dari setahun.
BACA: Dengan mengkriminalisasi UNRWA, Israel mendelegitimasi PBB
Pekan lalu, Knesset Israel menyetujui, dalam pembacaan terakhirnya, rancangan undang-undang yang menyebut UNRWA sebagai “organisasi teroris” dan melarang kegiatannya, sebuah tindakan yang dikutuk oleh negara-negara regional, Eropa dan Barat serta organisasi internasional.
Israel telah lama melobi agar UNRWA ditutup karena Israel merupakan satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi Palestina. Jika institusi tersebut tidak ada lagi, menurut Israel, maka masalah pengungsi tidak akan ada lagi, dan hak hukum pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka tidak lagi diperlukan. Israel telah menolak hak untuk kembali ke negaranya sejak akhir tahun 1940an, meskipun keanggotaannya di PBB bergantung pada diperbolehkannya pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan tanah mereka.
NewsRoom.id